Menteri ATR Sofyan Djalil. Foto: MI/Pius Erlangga
Menteri ATR Sofyan Djalil. Foto: MI/Pius Erlangga

UU Cipta Kerja Pangkas Regulasi yang Menghambat

Properti infrastruktur bpn pembebasan lahan pertanahan Omnibus Law
Rizkie Fauzian • 21 Oktober 2020 10:57
Jakarta: Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap orang di dunia. Namun, Indonesia masih berjuang menjadi negara yang makmur dan sejahtera dikarenakan masalah yang memang tidak selesai sejak kita merdeka.
 
Salah satu hal yang mendasar adalah masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, umumnya dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan.
 
"Indonesia punya banyak potensi namun dirantai oleh regulasi sehingga sulit berkembang," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Efek dipasungnya Indonesia oleh regulasi tersebut membuat negeri ini, salah satunya, kesulitan menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya.
 
"Sulitnya penciptaan lapangan kerja baru membuat masyarakat kita akhirnya meninggalkan kampung halaman mereka, keluarga mereka untuk mencari kerja di luar negeri," ungkapnya.
 
Pemerintah menyadari banyak regulasi yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga perlu dibuat suatu undang-undang untuk melakukan sinkronisasi antara satu regulasi dengan regulasi yang lain.
 
"Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah melakukan penyederhanaan tiap-tiap regulasi tadi. Dengan metode Omnibus Law, menyinkronkan 79 peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi untuk penciptaan lapangan kerja," jelasnya.
 
Selain itu, saat ini Kementerian ATR sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja.
 
Ada lima RPP yang sedang disusun yakni RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Bank Tanah, RPP tentang Pemberian Hak Atas Tanah, RPP tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepetingan Umum serta RPP tentang Kawasan dan Tanah Terlantar.
 
"RPP tentang tata ruang akan mendorong penataan ruang yang lebih komprehensif serta transparan dengan semangat untuk mencegah korupsi. Lalu, PP tentang Pengadaan Tanah akan membuat pengadaan tanah yang dilakukan lebih efektif serta menyelesaikan kendala-kendala yang ada selama ini," ungkap Sofyan.
 
Penyusunan RPP tentang Bank Tanah akan membuat Pemerintah memiliki fungsi land manager. Selama ini, Kementerian ATR hanya menjalankan fungsi regulator, sehingga kesulitan menyediakan tanah untuk rumah rakyat.
 
"Dengan adanya Bank Tanah, hal itu akan dapat diatasi. Bank Tanah nantinya menghimpun, mengelola serta mengembangkan dan mendistribusikan tanah, yang berasal dari tanah terlantar, tanah yang sudah habis HGU-nya, kemudian diredistribusikan kepada masyarakat," ujarnya.
 
Penyusunan RPP tersebut akan segera dirampungkan dan untuk itu, Sofyan mengatakan bahwa RPP ini akan mendukung UU Cipta Kerja dan untuk itu Kementerian ATR meminta input kepada semua orang.
 
"Saya sedih juga melihat anak sekolah demonstrasi, padahal undang-undang ini dibuat untuk mereka sehingga mereka tidak perlu menganggur. Jika seseorang tidak setuju dengan UUCK, maka akan kita perbaiki dengan peraturan pelaksanaannya. Jika ada yang tidak setuju maka silakan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Semua ada mekanismenya," katanya.
 
Rantai regulasi memang membelenggu Indonesia, sehingga menyandera kepentingan masyarakat. Dengan UU Cipta Kerja, bangsa Indonesia bisa berharap agar belenggu tersebut lepas, sehingga bisa bergerak maju menjawab tantangan ke depan.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif