Program reforma agraria di Pulau Jawa masih terkendala lahan. Foto: Shutterstock
Program reforma agraria di Pulau Jawa masih terkendala lahan. Foto: Shutterstock

Program Reforma Agraria di Pulau Jawa Terkendala Lahan

Properti pemindahan ibukota bpn reforma agraria Ibu Kota Baru
Antara • 07 Februari 2020 20:54
Sukabumi: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) menargetkan program reforma agraria mencapai 12,5 juta hektare (ha). Program tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia
 
"Untuk saat ini program tersebut sudah berjalan dan lahan yang mendapatkan program itu seluas dua juta ha serta sudah dibagikan kepada masyarakat yang dilengkapi dengan sertifikat tanah hak milik," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Sukabumi, Jumat, 7 Februari 2020.
 
Menurutnya, program reforma agraria khususnya di Pulau Jawa masih terkendala masalah yakni jumlah warganya yang banyak, tetapi tidak sebanding dengan bidang atau luas tanah. Berbeda dengan di luar Pulau Jawa, banyak tanah, namun tidak banyak orang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Maka dari itu, program reforma agraria ini mayoritas dilakukan di luar Jawa, walaupun ada luas lahan yang dibagikan kepada masyarakat terbatas seperti untuk warga Kabupaten Sukabumi pada tahun ini hanya sekitar 310 ha untuk 1.200 warga.
 
Namun demikian, program reforma agraria ini sangat ambisius baik dalam bentuk redistribusi tanah maupun memberikan akses bagi kehutanan sosial. Tanah yang diberikan akses tersebut baik untuk warga adat maupun kelompok masyarakat lainnya.
 
"Dengan kondisi tanah di Jawa yang semakin sempit praktis program ini banyak dilakukan di luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, Papua dan lainnya baik direstribusi langsung maupun diberikan akses kepada masyarakat," tambahnya.
 
Sofyan mengatakan program reforma agraria yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti pemanfaatan hutan. Pemerintah akan memberikan akses pengelolaannya untuk warga agar bisa dijadikan hutan wisata.
 
Di sisi lain, langkah pemerintah memberikan sertifikat ini agar ada kepastian hukum dan antisipasi terjadinya gugat menggugat, seperti pada 2019 ada 11,2 juta bidang yang sudah didaftarkan dan tahun ini kemungkinan di angka yang sama, tetapi dalam praktiknya bisa lebih banyak.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif