"Saya pribadi suka dengan KBPU, dengan ini berarti disangga bareng-bareng, di-manage bareng, ya mudah-mudahan tujuannya menjadi lebih baik hasilnya," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020.
Penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Muhammad Wahid Sutopo, dan Direktur PT Jalintim Adhi-Abipraya Paulus Bambang Sulistyanto.
Dengan KBPU, tanggung jawab proyek tidak lagi sepenuhnya berada di bawah Kementerian PUPR. Terdapat kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, PT PII, dan PT Jalintim Adhi-Abipraya sebagai badan usaha pembangunan proyek.
Ia mengatakan Jalintim Sumatra akan menjadi poros logistik. Proyek itu akan terus dikejar agar jalur Bakauheni hingga ke Banda Aceh tersambung pada 2024. Dia mengharapkan skema KBPU dapat mempercepat pelaksanaan proyek sehingga dapat turut mendukung kegiatan ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan proses proyek KBPU kegiatan preservasi Jalintim Sumatra Selatan itu dimulai sejak 2017, dan tahap transaksi dimulai pada Juli 2018.
Proyek itu sedianya menggunakan skema KBPU availability payment (AP) atau ketersediaan layanan. "Adapun skema pelaksanaan proyek ini berupa DBFOMT atau desain build finance operate maintain and transfer," paparnya.
Hedy menambahkan KPBU AP merupakan masa konsesi yang ditawarkan selama 15 tahun, dengan masa konstruksi selama tiga tahun, dan masa layanan 12 tahun.
"Saya harap ke depan proyek ini dapat menjadi dasar best practice untuk pelaksanaan KBPU AP sehingga menjadi acuan bagi proyek infrastruktur lainnya," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan, penjaminan yang diberikan PT PII merupakan salah satu fasilitas dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan investasi bagi investor dan perbankan.
Dengan ditandatanganinya proyek ini, maka PT PII telah memberikan penjaminan pada 22 proyek KPBU. Hal ini merupakan kerja sama yang sangat baik dengan Kementerian PUPR selaku PJPK, dan dukungan Kementerian Keuangan.
“Dengan skema KPBU dan penjaminan oleh PT PII, diharapkan proyek ini dapat terlaksana dan terjaga dengan baik sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi antar wilayah khususnya di Lintas Timur Sumatera Selatan”, kata Sutopo.
Bentuk kerja sama proyek KPBU Jalintim Sumatera Selatan ini adalah DBOFMT (Design-Build-Finance-Operate-maintain-transfer) dengan pengembalian investasi melalui skema Availability Payment (AP).
Proyek dengan estimasi biaya investasi sebesar Rp916,4 miliar ini memiliki masa konsesi selama 15 tahun yang terdiri dari 3 tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan.
Lingkup utama Proyek KPBU ini adalah melaksanakan preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Sumatera Selatan sepanjang 29,87 km dan 14 buah jembatan. Ruas jalan yang dipreservasi meliputi Jalan Srijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H. alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno - Hatta (8,32 km), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan mahmud Badarudin II (2,9 km). Ruas Jalintim ini juga dilengkapi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
