KPR subsidi disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 9.115 unit rumah.  (Foto: Dok: Kementerian PUPR)
KPR subsidi disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 9.115 unit rumah. (Foto: Dok: Kementerian PUPR)

Per 1 Maret 2019, Kementerian PUPR Salurkan KPR Subsidi Rp868 M

Properti program sejuta rumah
Rizkie Fauzian • 07 Maret 2019 13:38
Jakarta: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR mencatat telah menyalurkan KPR Subsidi senilai Rp868 miliar per 1 Maret 2019. KPR subsidi disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 9.115 unit rumah.
 
"Hingga akhir 2019, penyalurannya ditargetkan mencapai Rp7,1 trilun bagi sekitar 67 ribu unit rumah. Tak hanya itu, pemerintah juga terus meningkatkan pengawasan kualitas rumah subsidi," ujar Budi Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Maret 2019.
 
Selain itu, pemerintah juga mengawasi kepatuhan penghunian rumah subsidi yang telah dibeli oleh masyarakat. Hal ini untuk memastikan penyaluran FLPP tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bukan hanya sekedar investasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita lakukan pemantauan rutin. Pada tahap pertama saat verifikasi penagihan bank kita evaluasi melalui database yang ada, kemudian sesuai ketentuan satu tahun setelah akad KPR kita harus evaluasi monitor langsung ke lapangan. Apakah rumah tersebut ditempati, atau justru disewakan kembali,” ujarnya.
 
Budi menambahkan bahwa dari hasil evaluasi monitoring ke lapangan tersebut diinformasikan ke Bank penyalur untuk menegur nasabahnya yang tidak menempati rumah subsidi.
 
“Kita tegur hingga dua kali peringatan, jika tidak direspon juga kita minta agar Bank menarik bantuan subsidi perumahan tersebut. Untuk selanjutnya nasabah tersebut akan diminta untuk melunasi dengan cicilan komersial,” ujarnya.
 
Budi menyampaikan untuk penyaluran FLPP dilakukan PPDPP melalui bank pelaksana. Di 2018 lalu jumlah bank pelaksana sebanyak 40 bank terdiri dari 10 bank nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD).
 
Sementara untuk 2019, pada Desember 2018 lalu telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 25 Bank Pelaksana untuk penyaluran dana KPR FLPP yang terdiri dari 4 bank umum nasional, 2 bank umum syariah, 13 bank pembangunan daerah, serta 6 bank pembangunan daerah syariah.
 
Bank Pelaksana yang menandatangani PKO tersebut adalah bank yang telah dievaluasi oleh PPDPP Kementerian PUPR dengan capaian realisasi penyaluran FLPP tahun 2018 minimal 100 unit dan capaian target tahun 2018 terhadap Addendum PKO yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2018 minimal 70 persen. Untuk Bank Pelaksana yang tidak memenuhi target kriteria tersebut masih diberi kesempatan untuk melakukan assessment pada periode Januari-Maret 2019.
 
Assessment bertujuan untuk mengetahui kemampuan internal bank penyalur baik dari segi SDM, teknologi Informasi, dan SOP. Kemudian juga kapasitas eksternalnya seperti cakupan kerja sama dengan pengembang, dan kemampuan pemasaran.
 
“Hasilnya sudah terdapat penambahan dua bank penyalur yang lulus penilaian dan sudah PKO pada minggu lalu, yakni Bank Arta Graha dan Bank NTB Syariah. Selanjutnya masih ada lima bank yang diberi kesempatan hingga Maret 2019 ini untuk mengikuti assessment,” kata Budi.

 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif