Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri dengan penghasilan Rp8 Juta bisa membeli rumah subsidi. (Foto: MI/Ramdani)
Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri dengan penghasilan Rp8 Juta bisa membeli rumah subsidi. (Foto: MI/Ramdani)

ASN Bergaji Rp8 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi

Properti program sejuta rumah
Media Indonesia • 22 Februari 2019 14:24
Jakarta: Pemerintah menetapkan pemberian kredit rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun terdapat perubahan batas maksimal penghasilan menjadi Rp8 juta dari sebelumnya Rp4 juta.
 
"Agar ASN Golongan III bisa masuk, TNI, dan Polri bisa masuk. Namun untuk skema lainnya semua sama, baik itu uang mukanya, bunganya, tenornya, cuma ASN tidak perlu membangun tetapi membeli," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019.
 
Basuki menjelaskan alasan batasannya hingga maksimal Rp8 juta ialah karena pendapatan take home pay untuk ASN golongan III Rp8,1 juta sehingga range batas atas harus dinaikkan. Ia membantah kenaikan tersebut karena memacu pertumbuhan sektor properti yang masih belum pulih sepenuhnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau sudah selesai revisi fasilitas ini bisa digunakan, sekarang ini kan baru selesai notulen, keputusannya kalau ini sudah saya rumuskan, kemudian saya laporkan. Kira kira minggu depan lah," jelas Basuki.
 
Dengan menaikkan range batas maksimal penghasilan tidak hanya akan berpengaruh kepada ASN, Polri dan TNI namun juga kepada masyarakat umum. Ketentuan ini tidak harus untuk rumah pertama, tetapi hanya boleh sekali menggunakan fasilitas FLPP-nya.
 
Sedangkan untuk ASN maupun TNI/Polri yang di kelompok atas rencananya akan menggunakan skema Sarana Multigriya Finansial (SMF), BUMN Kemenkeu. Namun untuk skemanya sendiri masih akan dimatangkan lagi kedepannya.
 
"Kita tahu begitu banyak ASN, TNI dan Polri yang belum memiliki rumah, rencananya 1 juta bangunan melalui skema subsidi FLPP untuk dari yang tahap awal hingga golongan III," tutur Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kediamannya.
 
Ia menjelaskan dalam skema ini pemerintah tidak membangun rumahnya, namun ASN, TNI dan Polri yang ingin membeli rumah di pengembang akan disubsidi pembiayaannya. Untuk besaran persentasenya sendiri masih akan dibuat nantinya dalam Permen PUPR-nya.
 
Untuk ketentuannya sendiri menurut Wapres tidak begitu berbeda jauh dengan aturan pada rumah bersubsdi. Nantinya sekemanya akan dilihat berapa subsidi bunganya sehingga penghasilan ASN, TNI dan Polrinya sanggup, selain itu lama kreditnya akan selama 20 tahun.

 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi