"Kami akan terus mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat yang tergabung dalam komunitas diberbagai daerah di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Prabumulih, Provinsi Sumatra Selatan, Kamis, 27 Februari 2020.
Khalawi menjelaskan pemerintah memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi masalah perumahan khususnya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Untuk itu, melalui program perumahan berbasis komunitas pemerintah ingin memberdayakan masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak. Perumahan berbasis komunitas untuk petugas kebersihan Kota Prabumulih merupakan pilot project perumahan di Provinsi Sumatra Selatan.
"Program perumahan komunitas masyarakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk masyarakat. Ini harus didukung oleh semua pihak," ujarnya.
Ground Breaking rumah berbasis komunitas petugas kebersihan. Foto: Kementerian PUPR
Berdasarkan data site plan yang ada, komplek perumahan komunitas petugas kebersihan tersebut terdiri dari 14 blok. Fasilitas yang akan tersedia antara lain taman penghijauan, masjid, sarana olahraga, tempat pengelolaan sampah terpadu dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
Sebanyak 223 unit tersebut dibangun di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. Pemkot Prabumulih sudah melakukan pendataan pemilik dan menyediakan fasilitas listrik, air bersih, jaringan gas, serta sertifikat lahan.
Pembangunan rumah komunitas dilaksanakan di atas lahan seluas empat hektare. Spesifikasi rumah yang dibangunan adalah tipe 36 dengan ukuran 6 x 6 meter serta luas tanah 10 x 12 meter.
"Untuk di Kota Prabumulih, kami akan membantu para petugas kebersihan yang belum memiliki rumah melalui pembangunan rumah baru dengan bantuan senilai Rp35 juta per unit rumah. Selain itu, jalan lingkungannya juga akan kami bantu. Kami harap program seperti ini bisa ditiru oleh daerah lainnya," ungkapnya.
Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengungkapkan selain rumah untuk komunitas petugas kebersihan, pemerintah Kota Prabumulih juga telah menyiapkan rencana lahan untuk sejumlah komunitas lainnya yakni komunitas pemulung sebanyak 60 unit dan tukang becak sebanyak 65 unit.
"Kami harap Kementerian PUPR bisa membantu merealisasikan kebutuhan rumah untuk komunitas di Prabumulih ini," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
