Kawasan Jabodetabek-Punjur terbesar kedua dunia. Foto: Shutterstock
Kawasan Jabodetabek-Punjur terbesar kedua dunia. Foto: Shutterstock

Jabodetabek-Punjur Diproyeksi Jadi Kawasan Metropolitan Terbesar Kedua Dunia

Properti bpn tata kota Penataan Kawasan Puncak
Rizkie Fauzian • 14 Juni 2020 16:22
Jakarta: Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabek-Punjur) telah menjadi perhatian Pemerintah sejak 1966 pada masa Presiden Soekarno.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan A Djalil menjelaskan bahwa kawasan Jabodetabek-Punjur merupakan salah satu global hub dari jejaring kota metropolitan terbesar kedua setelah Tokyo, Jepang.
 
Kawasan tersebut memiliki fungsi ekonomi yang memberi dampak pada dinamika kebutuhan ruang fisik dan sosial yang tinggi. Namun, Jabodetabek-Punjur menjadi sangat rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan sehingga perlu penanganan khusus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Oleh karena itu, dibuatlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.
 
Aturan tersebut merupakan revisi dari dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Bekasi, Puncak, dan Cianjur.
 
"Perpres ini diresmikan oleh Presiden pada 13 April 2020, menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2008," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 14 Juni 2020.
 
Perpres ini merupakan revisi dari kelemahan perpres sebelumnya. Dalam perpres terdahulu tidak ada indikasi anggaran, Project Management Office (PMO), serta sinkronisasi anggaran, kini melalui Perpres yang baru hal yang disebutkan tadi terdapat didalamnya.
 
Dalam perpres tersebut pemerintah mengubah format kelembagaan koordinasi Kawasan Jabodetabek-Punjur dalam upaya menyelesaikan Isu Strategis Kawasan Jabodetabek-Punjur secara optimal.
 
"Sebelumnya format kelembagaan diketuai oleh Gubernur secara bergilir, tetapi Pemerintah menilai akan lebih efektif jika diketuai oleh Menteri," jelasnya.
 
Maka dalam Perpres Nomor 60 tahun 2020, kelembagaan ini diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan Wakil Ketua oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan serta beranggotakan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten serta seluruh Bupati dan Wali Kota terkait.
 
Diharapkan dengan adanya penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, dapat mewujudkan Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif