Pengembang properti optimistis tentang rencana pemindahan ibu kota. (Foto: dok. Kementerian PUPR)
Pengembang properti optimistis tentang rencana pemindahan ibu kota. (Foto: dok. Kementerian PUPR)

Pemindahan Ibu Kota Baru Dorong Sektor Properti

Properti pemindahan ibukota Ibu Kota Baru
Desi Angriani • 18 September 2019 20:01
Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana pemindahan ibu kota negara merupakan langkah tepat untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dalam negeri. Para pengembang mendapatkan kesempatan membangun perumahan, perhotelan, rumah sakit hingga pusat perbelanjaan.
 
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S. Gondokusumo mengatakan industri properti menjadi lebih optimistis meski dampak kebijakan ibu kota baru tidak akan dirasakan langsung oleh para pelaku usaha properti.
 
"Saat ini tinggal bagaimana menyusun strategi untuk menangkap peluang dari perpindahan ibu kota negara,” katanya di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menilai pertumbuhan sektor properti tahun depan akan lebih tinggi dari capaian 2019. Tercatat sektor properti hanya tumbuh 3,58 persen pada 2018 atau jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,17 persen.
 
“Kami optimistis dan memiliki harapan bahwa situasi akan bisa lebih baik ke depan. Kami mendukung kebijakan ini karena akan memberikan pemerataan bagi daerah lain di indonesia,” jelas Hendro.
 
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menambahkan keterlibatan pihak swasta dalam proyek ibu kota baru lebih besar dibandingkan pemerintah. Hal itu tercermin dari porsi dana pemindahan Ibu Kota yang hanya memanfaatkan APBN sebesar 19,2 persen.
 
“Jadi jelas ini peran swasta akan sangat besar. Walaupun tidak mudah, ini harus dimanfaatkan dengan baik,” ungkap Rosan.
 
Ia pun meyakini pembangunan ibu kota baru akan rampung dalam waktu tiga tahun dengan pemanfaatan teknologi infrastruktur. Misalnya, kontraktor di Tiongkok bisa membangun gedung 30 lantai hanya dalam 30 hari.
 
“Ini sebelumnya tidak pernah dilakukan dan di luar nalar. Tapi dengan kemajuan teknologi dan inovasi hal mustahil seperti itu bisa dilakukan,” terangnya.
 
Adapun kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dana pemindahan Ibu Kota dari APBN hanya sekitar 19,2 persen saja atau sekitar Rp89,47 triliun.
 
Sisanya, mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta. Total dana dari KPBU diperkirakan sekitar 54,6 persen atau Rp254,44 triliun, sedangkan swasta 26,2 persen atau Rp122,09 triliun.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif