Program pemerintah untuk wujudkan kota layak huni dan berkelanjutan. Foto: Kementerian PUPR
Program pemerintah untuk wujudkan kota layak huni dan berkelanjutan. Foto: Kementerian PUPR

Mewujudkan Kota Layak Huni dan Berkelanjutan

Rizkie Fauzian • 02 November 2020 12:48
Jakarta: Sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan kawasan perkotaan.
 
Peringatan Hari Kota Dunia (HKD) yang diperingati setiap 31 Oktober menjadi momen penting untuk merefleksi program-program penataan kota dalam rangka mendukung terwujudnya kota layak huni dan berkelanjutan.
 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong program penataan kota melalui berbagai pembangunan infrastruktur berbasis pendekatan wilayah.

Pembangunan kota berkelanjutan merupakan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai aspek, dimana aspek sosial dan ekonomi dikembangkan namun dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya.
 
Untuk itu, pengembangan kota hendaklah memenuhi prinsip layak huni, produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang.
 
"Prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen Kementerian PUPR mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan (SIDLACOM)," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Senin, 2 November 2020.
 
Penataan kota di antaranya dilakukan Kementerian PUPR melalui pengembangan potensi kota seperti  aset pusaka kota, kawasan heritage, dan bangunan bersejarah beserta budaya masyarakat di dalamnya.
 
Misalnya pada 2019, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya telah menyelesaikan penataan Kota Lama Semarang di Jawa Tengah seluas 22,2 hektare.
 
Program ini menjadi pendorong pembangunan Kota Semarang sebagai kota pusaka yang layak huni dan berkelanjutan, serta meningkatkan potensi ekonomi lokal dan sektor pariwisata.
 
Selain newujudkan kota pusaka, program penataan kota juga dilakukan Kementerian PUPR dengan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
 
Kota juga membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang tepat dan terpadu untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi.
 
Pandemi covid-19 yang berlangsung lebih dari satu semester di Indonesia memberi pembelajaran penting dalam pembangunan perkotaan juga perlu memperhatikan penyediaan prasarana dan sarana dasar yang handal, seperti ketersediaan air minum dan sanitasi.
 
Untuk itu, Pada TA 2020 Kementerian PUPR juga mendorong pelaksaan progran ketersediaan air minum dan sanitasi salah satunya melalui Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 4.717 lokasi.
 
Program ini sekaligus mendukung capaian  target 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
 
Kemudian juga pengelolaan sampah yang ramah lingkungan melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di 106 lokasi.
 
Pembangunan kota juga harus memperhatikan masalah lingkungan, sosial dan kesenjangan wilayah yang dapat menghambat produktivitas sektor ekonomi.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(KIE)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan