Aturan DP ringan, permudah 'anak milenial' beli rumah

Rizkie Fauzian 02 Juli 2018 21:06 WIB
kpr
Aturan DP ringan, permudah anak milenial beli rumah
Maket rumah susun di sebuah pameran properti. Rumah susun merupakan hunian yang relatif terjangkau bagi generasi milenial. MI/Arya Manggala
Jakarta: Pelonggaran batas Loan To Value (LTV) tentang besaran uang muka oleh  Bank Indonesia (BI) memberikan angin segar bagi pertumbuhan industri properti. Pelonggaran LTV dinilai mampu mendongkrak penjualan properti.

"Pelonggaran ini juga membantu meningkatkan penjualan properti mengingat mayoritas pembelian kurang lebih tiga perempat pembeli properti residensial memanfaatkan fasilitas KPR," kata Pengamat Properti, David Cornelis kepada Medcom.id.


Menurutnya, pelonggaran LTV di satu sisi akan mendorong peningkatan kredit.  Tetapi ada dampak dan realisasinya terhadap daya beli akan terhambat dengan adanya kenaikan suku bunga acuan.

"Setidaknya ada pasar pembeli baru yang terbuka karena adanya relaksasi LTV tersebut sehingga terbantu untuk memiliki properti, seperti para milenial. Milenial terutama sebagai pembeli properti pertama (first buyer)," ungkapnya.

Meski pelonggaran LTV memungkinkan uang muka hingga 0 persen, namun David meminta kepada perbankan untuk memperketat kriteria pemberian kredit kepada calon debiturnya.

"Tentu ketat kriteria pemberiannya sehingga tidak memicu peningkatan kredit macet. Kembali lagi kepada kesiapan dan kriteria pemberian fasilitas tersebut, yang tadinya dibatasi minimal 10 persen, sekarang dibebaskan sesuai dengan pemberi fasilitas yaitu bank. Tentunya dengan kesapakatan dan kerjasaman dengan para pengembang," jelasnya.

Lebih rincinya, melalui aturan baru BI disebutkan bagi pembelian rumah kedua tipe di atas 70 meter persegi, BI mengatur kredit properti sebesar 80 persen. Sedangkan untuk rumah kedua tipe 22 meter persegi hingga 70 meter persegi, kreditnya diatur 85 persen. Sementara itu, rumah kedua tipe di bawah 21 meter persegi, BI tak mengatur besaran kreditnya.

BI juga membuat persyaratan prudensial untuk perbankan yang mengimplementasikan kebijakan LTV/FTV tersebut. Persyaratan ini hanya berlaku untuk perbankan dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) net kurang dari 5 persen dan gross NPL kredit properti di bawah 5 persen.



 



(LHE)