Pengelolaan dana Tapera seharusnya melibatkan peserta. Foto: Shutterstock
Pengelolaan dana Tapera seharusnya melibatkan peserta. Foto: Shutterstock

Pengelolaan Dana Tapera Harusnya Melibatkan Peserta

Properti rumah perumahan ruu tapera ASN
Rizkie Fauzian • 04 Juni 2020 20:02
Jakarta: Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2020. Padahal aturan tersebut dinilai masih memiliki beberapa kelemahan.
 
Pemerintah tetap yakin untuk menjalankan program Tapera karena dianggap dapat membantu masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki tempat tinggal murah yang layak.
 
CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai dengan keluarnya PP tersebut, pemerintah belum sepenuhnya mendengarkan kritik yang selama ini disampaikan para pengusaha atau pun dari pengamat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hampir tidak ada perubahan dari awal terbentuknya Tapera. Adanya lembaga baru ini dikhawatirkan akan menjadi beban baru setelah banyaknya lembaga pembiayaan perumahan lainya," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis, 6 Juni 2020.
 
Ali menyebutkan ada beberapa hal yang sebenarya masih perlu dipertimbangkan, pertama yakni Tapera berpotensi untuk menambah beban pengusaha disamping sudah banyaknya iuran, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.
 
"Meskipun aturan iuran 2,5 persen untuk pekerja, dan 0,5 persen untuk pengusaha, namun pada kenyataannya banyak juga pekerja yang menolak sehingga beban keseluruhan menjadi beban pengusaha," ungkapnya.
 
Dari sisi kelembagaan, harusnya pemerintah bisa menggunakan lembaga yang sudah ada dengan sistem satu iuran untuk kemudian dibagi-bagi untuk iuran kesehatan, pendidikan, pensiun, dan perumahan, sehingga pengusaha pun tidak dibebani oleh beberapa iuran yang berbeda juga dalam hal administrasinya satu dengan yang lain.
 
"Tapera seharusnya lebih sebagai nirlaba dan tidak diperlukan manager investasi dalam pengelolaan dananya. Biaya yang dikeluarkan untuk manager investasi, biaya karyawan, biaya operasional dan lain-lain membuat beban biaya tinggi, yang akan membebani pemerintah atau nantinya lebih berorientasi komersial," jelasnya.
 
Penunjukkan manager investasi sebagai pengelola dana Tapera selain biaya yang ada juga mempunyai risiko kerugian. Bila hasil kelola merugi maka berdasarkan UU Pasar Modal, manager investasi tidak bisa disalahkan karena kerugian investasi.
 
"Sangat ironis karena dana Tapera merupakan pertanggungjawaban terhadap uang rakyat. Pengawasan yang dilakukan seharusnya melibatkan wakil dari peserta Tapera dalam hal ini masyarakat, professional, dan para pengusaha karena dana Tapera merupakan dana masyarakat," kata Ali.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif