Kepemilikan asing atas properti diatur dalam Undang-Undang omnibus law. Foto: Shutterstock
Kepemilikan asing atas properti diatur dalam Undang-Undang omnibus law. Foto: Shutterstock

Kepemilikan Properti Asing dalam Omnibus Law Perlu Dipertegas

Properti investasi properti apartemen Investasi Asing Omnibus Law
Media Indonesia • 13 Oktober 2020 16:55
Jakarta: Dalam Omnibus Law Cipta Kerja terdapat aturan yang menginzinkan warna negara asing memiliki properti jenis apartemen.
 
Pasal 144 (1) di UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) dapat diberikan kepada WNA yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyebutkan hak milik dalam pasal tersebut menjadi tidak jelas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terutama karena dalam aturan sebelumnya, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No 29 Tahun 2016, hak milik sarusun untuk orang asing hanya dapat berupa hak pakai atas satuan rumah susun (hak pakai sarusun), yaitu hak milik sarusun yang dipunyai atau dimiliki orang asing.
 
"Jadi, dengan adanya penyebutan hak milik atas sarusun pada Pasal 144 (1) di UU Cipta Kerja, perlu ada penegasan seperti apa yang dimaksud,” ungkap Ali dalam keterangan tertulisnya.
 
Menurutnya, hal itu harus bisa dijelaskan secara rinci oleh pemerintah agar pasar tidak bingung. Ia pun berharap nantinya turunan omnibus law UU Cipta Kerja menjelaskan aturan kepemilikan tersebut.
 
"Pemerintah harus secara detail dapat menjelaskan terkait seperti apa hak milik atas sarusun dimaksud dan bagaimana prosesnya," jelas Ali.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif