Kementerian PUPR buka layanan pengaduan perumahan. Foto: Shutterstock
Kementerian PUPR buka layanan pengaduan perumahan. Foto: Shutterstock

Mau Ngadu terkait Perumahan? Cek di Sini!

Properti perumahan sejuta rumah bedah rumah Penyediaan Rumah Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 26 Oktober 2020 11:05
Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka layanan pengaduan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi tentang program perumahan.
 
Hal tersebut dilaksanakan supaya masyarakat mendapatkan informasi dan solusi yang tepat apabila menghadapi masalah di sektor perumahan serta mendukung keterbukaan informasi publik di bidang perumahan.
 
"Kami siap untuk memberikan informasi serta jawaban apabila ada masyarakat yang mengadu tentang program perumahan baik yang dilaksanakan oleh pelaku pembangunan seperti pengembang maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah," ujar Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum dan Taufik Kaheruddin dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Masyarakat bisa datang langsung maupun mengajukan aduan via website yakni www.pengaduan.pu.go.id, email kompu.pp@gmail.com, aplikasi lapor.go.id serta saluran media sosial yakni instagram @perumahan_pupr.
 
"Kami akan berupaya memberikan jawaban terbaik untuk masyarakat yang mengajukan aduan," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Dadang mengungkapkan adanya pengaduan masyarakat jangan dilihat dari sisi negatif saja tapi menjadi kontrol bagi Direktorat Jenderal Perumahan untuk memberikan informasi serta diseminasi yang luas kepada masyarakat mengenai berbagai program perumahan yang ada.
 
Petugas yang menangani pengaduan masyarakat harus dapat berkoordinasi dengan unit kerja dalam menyiapkan jawaban kepada masyarakat yang mengajukan aduan.
 
"Hingga saat ini pengaduan masyarakat di Direktorat Jenderal Perumahan telah dapat ditangani dengan baik. Setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan termasuk Satuan Tugas Pemantauan dan Pengawasan Program Sejuta Rumah harus berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan c.q Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dalam penanganan masyarakat," katanya
 
Ke depan, imbuh Dadang, pihaknya akan menyempurnakan mekanisme mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat serta Penetapan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan.
 
"Berdasarkan catatan dari Biro Komunikasi Publik, penanganan pengaduan masyarakat di Direktorat Jenderal Perumahan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya tunggakan pengaduan masyarakat yang belum terjawab di Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR," pungkasnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif