Hambatan properti Indonesia: Biaya tinggi & Birokrasi

Rizkie Fauzian 08 Agustus 2018 19:35 WIB
bisnis properti
Hambatan properti Indonesia: Biaya tinggi & Birokrasi
Deretan apartemen dan rumah susun di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pertumbuhan hunian vertikal di kawasan ini tergolong pesat. Antara Foto/Fanny
Jakarta:Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 125 negara dalam Indeks Property Rights Internasional (International Property Rights Index (IPRI). Di tingkat regional, Indonesia berada di peringkat 11 dari 19 negara.

Property rights atau hak kepemilikan dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki individu, sekelompok orang, masyarakat, negara atas sebuah sumber daya. Di dalam index yang dirilis Property Rights Alliance, sumber daya tersebut adalah aset properti. Hak yang dimaksud meliputi pengelolaan dan pemanfaatan.


Beberapa yang harus dievaluasi mengenai hak kepemilikan di antaranya panjangnya rantai birokrasi, proses administrasi yang tidak rapi serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi adanya potensi tumpang tindih pada kepemilikan lahan dan ketidakpastian hukum.

“Indonesia memiliki potensi yang bisa dikembangkan kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyederhanakan proses birokrasi. Para investor akan menyambut baik sebab bisa mengurangi ongkos logistik dan efisiensi waktu,” kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy dalam keterangan tertulis, Rabu (8/8/2018).

Ada beberapa bidang yang dinilai dalam indeks ini. Di antaranya perlindungan atas hak milik, kemudahan dalam mengakses pinjaman, hukum, politik dan ekonomi.

Di bidang hukum dan politik, kebijakan strategis memerangi korupsi jadi perhatian utama. Adanya strategi anti korupsi artinya pemerintah tak cuma memberantas, tapi juga mencegah terjadi tindak korupsi di jajaran pemerintahan.

”Untuk property rights, sebenarnya peningkatan skor Indonesia belum maksimal. Ini karena harga properti relatif belum terjangkau, return dari sewa masih rendah dan adanya pengawasan otoritas pajak yang membatasi ruang gerak investor. Situasi ini membuat mereka lebih memilih menempatkan uangnya di bank, obligasi atau saham,” sambung Imelda.



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id