Aset tanah yang terbengkalai menimbulkan sengketa. Foto: Shutterstock
Aset tanah yang terbengkalai menimbulkan sengketa. Foto: Shutterstock

Tanah Terlantar Timbulkan Sengketa

Properti bpn pertanahan reforma agraria Sertifikasi Lahan
Rizkie Fauzian • 04 Desember 2020 14:54
Palembang: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengakui bahwa selama ini ada beberapa aset tanah tidak dikelola dengan baik.
 
Baik aset tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau bahkan kementerian/lembaga (K/L).
 
"Karena tidak ditangani dan dikelola dengan baik, aset-aset tanah tersebut dapat hilang atau berpindah kepemilikan," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Desember 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sofyan menjelaskan bahwa aset-aset tanah yang tidak dikelola juga menimbulkan sengketa pertanahan karena aset tanah itu dikuasai oleh masyarakat. Persoalan ini mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo.
 
"Presiden selalu mengingatkan agar setiap aset ditata dan dikelola dengan baik. KPK terus pro-aktif dalam rangka mendorong setiap Pemda, BUMN, ataupun K/L agar dapat merawat dan menjaga aset tanah yang mereka miliki. Saya sangat senang atas usaha yang dilakukan dalam mendorong penatausahaan aset-aset tanah tersebut," ujarnya.
 
Sofyan menambahkan, penyelesaian akan masalah ini perlu mempertimbangkan aspek keadilan. Apabila aset tersebut sudah sekian lama tidak diduduki, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatakan bahwa apabila orang menduduki dan menguasai tanah tersebut, tidak diganggu gugat dan tidak dipersoalkan maka dalam kurun waktu tertentu serta ada jika ada Keputusan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka orang yang menguasai tanah itu berhak meminta haknya," kata Sofyan A. Djalil.
 
Namun, untuk aset tanah pemerintah/BUMN tidak bisa dilakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, di satu pihak kita tata aset-aset tanah yang selama ini tidak didata dengan baik.
 
"Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat aspek keadilan bagi masyarakat yang sudah menguasai tanah tersebut dan dikelola dengan itikad baik. Ini perlu kita selesaikan dengan cara-cara yang lebih adil. Lalu, jika memang ingin kita ambil alih lagi dari mereka, ada peraturan mengenai pemberian dana kerohiman," katanya.
 
Sofyan mengatakan semua jajaran Kementerian ATR selalu mendukung pendaftaran aset tanah dalam rangka menciptakan tertib administrasi serta penatausahaan aset-aset tanah yang lebih baik.
 
 
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif