Percepat pembangunan rumah rakyat melalui UU Cipta Kerja. Foto: Shutterstock
Percepat pembangunan rumah rakyat melalui UU Cipta Kerja. Foto: Shutterstock

Dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah Percepat Pembangunan Rumah bagi MBR

Properti perumahan sejuta rumah kpr Penyediaan Rumah Omnibus Law
Rizkie Fauzian • 21 Oktober 2020 18:39
Jakarta: Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah bakal membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang bertujuan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 
Selain mempercepat penyediaan perumahan, lembaga baru ini juga akan mengelola dana konversi hunian berimbang yang kemudian akan dimanfaatkan untuk membangun rumah susun umum di wilayah perkotaan.
 
Country Manager Rumah.com Marine Novita berharap dengan dibentuknya UU tersebut maka penyediaan rumah bagi MBR bisa dipacu, sehingga backlog perumahan bisa segera diselesaikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masyarakat berpenghasilan rendah saat ini memang sedang mendapat perhatian khusus dari pemerintah terutama dalam kepemilikan rumah," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Oktober 2020.
 
Sebelumnya pemerintah juga menghadirkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sehingga MBR bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah karena tidak semua masyarakat bisa mempunyai akses ke perbankan untuk mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
 
Menurut Marine, perhatian pemerintah terhadap MBR juga tercermin dari hasil survei Rumah.com Consumer Sentiment Study H2-2020, dimana sekitar 36 persen responden MBR menyatakan kepuasannya terhadap langkah pemerintah untuk menstabilkan pasar properti Tanah Air.
 
"Sementara MBR yang menyatakan ketidakpuasannya hanya sejumlah 19 persen responden," ungkap Marine.
 
Bagi masyarakat atau pekerja kelas menengah yang belum memiliki rumah perlu mendapatkan perhatian sendiri dari pemerintah agar bisa segera memiliki rumah karena berbagai fasilitas atau kebijakan pemerintah selama ini belum berpihak kepada kelas menengah.
 
"Sebagai contoh mereka tidak bisa memanfaatkan fasilitas Tapera meskipun wajib menjadi pesertanya sementara potensi segmen menengah cukup besar," ungkapnya.
 
Dalam survei Rumah.com Consumer Sentiment Survey H 2020, dengan 82 persen responden mencari hunian dengan harga kurang dari Rp750 juta, terdiri dari 22 persen responden mencari hunian dengan harga Rp500 juta hingga Rp750 juta dan 60 persen lainnya mencari rumah dengan kurang dari Rp500 juta.
 
"Mereka juga bisa memilih lokasi hunian dengan harga yang masih terjangkau karena menurut data Rumah.com Indonesia Property Market Index Q2 2020 ada sentimen positif dari sisi penawaran di segmen kelas menengah dan menengah bawah, dengan segmen terpopuler adalah rumah di kisaran harga Rp300 juta-Rp750 juta," ujarnya.
 
Sementara merujuk pada data pencarian Rumah.com, 26 persen dari total pencari hunian melalui situs mencari hunian pada kisaran harga Rp300 juta-Rp750 juta. Sedangkan jika ditambahkan lagi dengan pencari hunian di bawah Rp300 juta, maka besarnya mencapai 44 persen dari total pencarian dalam satu tahun terakhir.
 
"Jika UU Cipta Kerja melalui pasal-pasal seputar hubungan ketenagakerjaan berdampak mengubah pola perekrutan dan status karyawan secara keseluruhan, maka stakeholder industri properti, khususnya kalangan perbankan harus memperhatikan kondisi ini dengan seksama dalam pengajuan KPR terutama tentang prudence dan profil risiko dengan baik namun dengan tetap menjaga agar karyawan dengan status kontrak jangan sampai tersisihkan kesempatannya untuk memiliki rumah," ungkapnya.
 
Status karyawan tetap atau kontrak ini memang menjadi salah satu faktor penting dalam pengajuan KPR. Berdasarkan hasil survei Rumah.com Consumer Sentiment Study H2 2020, 46 persen responden menyatakan bahwa pekerjaan atau penghasilan yang tidak stabil menjadi faktor kedua hambatan utama untuk mengambil KPR.
 
Sedangkan ketidakmampuan membayar uang muka menjadi faktor pertama dinyatakan oleh 51 persen responden. Tidak bagusnya sejarah kredit menjadi faktor ketiga dinyatakan oleh 31 persen responden.
 
Marine menjelaskan secara umum UU Ciptaker mendapat respons positif dari pelaku pasar karena dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penyederhanaan aturan untuk memudahkan investasi, termasuk dalam sektor properti dengan kepemilikan asing juga diatur supaya lebih mudah.
 
Namun perlu mengukur seperti apa efek UU ini terhadap sektor properti. Berdasarkan data Rumah.com, segmen terbesar adalah kelas menengah. Jika UU ini mengubah pola ketenagakerjaan sehingga lebih banyak karyawan kontrak, maka pelaku industri harus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan mereka terutama dalam pengambilan KPR.
 
"Perlu juga diperhatikan bagaimana dampak UU Cipta Kerja terhadap daya beli dan sentimen masyarakat, karena perekonomian kita yang berbasis konsumsi. Tentu saja bagi stakeholder properti kami berharap UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya lebih terintegrasi dan membantu kinerja industri properti dengan kepastian aturan dan kemudahan usaha," kata Marine.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif