Infrastruktur yang dibangun harus memberikan nilai. Foto: Kementerian PUPR

Atasi Kemiskinan Ekstrem via Infrastruktur, Ini yang Dibangun Pemerintah

Rizkie Fauzian • 31 Oktober 2022 20:59

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa pembangunan baru infrastruktur akan dilakukan sangat selektif, hanya memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan.

"Pembangunan infrastruktur tersebut harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Oktober 2022.

Kemudian, Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR) bagi infrastruktur yang terbangun agar segera bermanfaat bagi masyarakat. Dan terakhir, intervensi infrastruktur PUPR dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di tahun 2024.

“Dalam implementasinya, Kementerian PUPR akan meningkatkan pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat berdasarkan master plan yang disusun bersama dengan stakeholder lainnya,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting melaui strategi kantong kemiskinan.

Beberapa peran Kementerian PUPR yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di antaranya melalui penyediaan 55,7 ribu unit rumah layak huni, penyediaan sanitasi dasar dan sumber air minum di 17 lokasi kantong kemiskinan, serta pembangunan 9 lokasi pilot project kolaboratif bersama pemerintah daerah dan swasta.

“Apresiasi dan terima kasih atas upaya Kementerian PUPR dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang tentunya juga membantu dalam penyelesaan stunting. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyiapkan infrastruktur kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak langsung pada kemakmuran rakyat,” kata Menko Muhadjir.

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini selaku narasumber juga menyampaikan bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat akan mampu mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang sempat mengalami penurunan akibat pandemi covid-19.

“Program-program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema padat karya akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan atau sustainable,” ungkapnya.