Bappenas susun skema pembiayaan rumah ASN, TNI & Polri

Rizkie Fauzian 09 Juni 2018 14:00 WIB
perumahankpr
Bappenas susun skema pembiayaan rumah ASN, TNI & Polri
Maket kompleks perumahan dalam sebuah pameran properti. file/Antara Foto/Rekotomo
Jakarta: Hunian layak yang terjangkau masih sulit terealisasi bagi sebagian rumah tangga aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan Polri di Indonesia. Kondisi ini juga diperparah dengan kenaikan harga hunian yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan gaji.

Data Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hampir 21 persen ASN belum memiliki hunian. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dipilih menjadi pilot project dalam skema pembiayaan bagi ASN.


"Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak alternatif skema pembiayaan bagi ASN tanpa membebani APBN. Harapannya agar hunian layak semakin terjangkau dan menjawab kebutuhan pegawai,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan tertulis, Jumat (8/6/2018).

Penyediaan hunian layak dan terjangkau merupakan bagian dari peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Adapun skema pembiayaan tersebut akan dikembangkan secara khusus bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai bank payroll pegawai kementerian.

Skema khusus ini memberikan beberapa kemudahan bagi pegawai ASN di Kementerian PPN/Bappenas dalam kepemilikan rumah dengan fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) DP 0% dengan masa tenor hingga 30 tahun. terjangkau bagi pegawai.

Soft Launching Pilot Project Rumah ASN di Kementerian PPN/Bappenas merupakan salah satu pilot project yang diharapkan menjadi contoh dan dapat diperluas pelaksanaannya oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dalam waktu dekat diharapkan beberapa kementerian, lembaga dan pemerintah daerah akan juga segera melakukan launching skema ini.



(LHE)