Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan demi mendorong Sejuta Rumah. Foto: Kementerian PUPR
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan demi mendorong Sejuta Rumah. Foto: Kementerian PUPR

Membentuk Balai Khusus Demi Dorong Capaian Sejuta Rumah

Properti perumahan sejuta rumah Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 03 Juli 2020 18:43
Balikpapan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di daerah akan mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Serta mendorong capaian Program Sejuta Rumah.
 
"Tujuan dibentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan merupakan suatu reformasi birokrasi di bidang perumahan," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juli 2020.
 
Dadang menjelaskan Kementerian PUPR berharap dengan dibentuknya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di daerah dapat mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan perumahan untuk masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Guna mengefektifkan pembinaan, pengawasan, dan pendamping operasionalisasi terhadap kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan juga menugaskan sejumlah Direktur teknis sebagai koordinator wilayah.
 
"Kami akan terus menyosialisasikan keberadaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan ke pemerintah daerah. Jadi nantinya Pemda akan lebih mudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait pelaksanaan program perumahan di daerah," ungkapnya.
 
Pada kesempatan itu, Dadang juga menyampaikan beberapa tugas pokok dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang ada di daerah.
 
Adapun tugasnya adalah melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.
 
Kemudian menyusun program dan anggaran pelaksanaan pembangunan serta rencana teknis pembangunan, melaksanakan pembangunan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan, mengelola data dan informasi pelaksanaan pembangunan, melakukan koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana serta penyediaan lahan dan pengembangan lahan.
 
Fungsi lainnya adalah memfasilitasi serah terima aset serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga balai dan tugas lain oleh Direktur Jenderal Perumahan.
 
"Kami juga akan menugaskan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan untuk mendorong rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk masyarakat di daerah," pungkasnya.
 

(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif