Masa Kerja Tinggal Setahun, Pemerintah Pastikan Tak Ada Lagi Proyek Mangkrak

Andhika Prasetyo 06 November 2018 07:00 WIB
bendunganinfrastruktur
Masa Kerja Tinggal Setahun, Pemerintah Pastikan Tak Ada Lagi Proyek Mangkrak
Kegiatan di proyek Bendungan Logung, Kudus, Rabu (31/10/2018). Pembangunan bendungan seluas 5.3 ini menelan biaya Rp 604,15 miliar. Antara Foto/Yusuf Nugroho
Jakarta: Per akhir 20 Oktober lalu masa kerja Kabinet Kerja tinggal satu tahun ke depan. Terlepas siapa yang terpilih sebegai Kepala Pemerintah RI 2019-2024 kelak, pemerintahan Jokowi-JK memastikan tidak akan ada proyek infrastruktur prioritas ditinggalkan tanpa kepastian hukum.

"Kami tidak mengejar 2019 semua harus selesai, tetapi kami pastikan tidak akan meninggalkan proyek-proyek yang sudah dipasang pilar-pilarnya itu dibiarkan mangkrak," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljonodi kantornya, Jakarta, Senin (5/11/2018).
 
Beberapa proyek infrastruktur yang kemungkinan belum rampung pada 2019 di antaranya adalah bendungan dan jembatan. Proyek sebesar itu pastinya harus dikerjakan dengan kontrak tahun jamak atau multiyears, demikian juga penganggarannya.


Setidaknya dari 49 proyek bendungan yang akan dibangun, baru dua yang telah selesai dibangun dan mulai digunakan. Ada delapan lagi yang ditargetkan baru selesai akhir tahun ini.
 
Di dalam konteks itulah diperlukan kontrak tahun jamak. Bahwa ada jaminan hukum terhadap pekerjaan pembangunan yang telah dimulai tidak lantas dipinggrikan oleh pemerintahan baru sebab punya prioritas pembangunan berbeda.

"Kalau ada yang berani menghentikan, mereka akan bermasalah karena kontrak ini punya kekuatan hukum. Kalau kontraknya sampai selesai, ya pasti sampai selesai," tegas Basuki.

 



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id