Fahri menjelaskan lembaga ini penting untuk mengatasi masalah di sisi permintaan (demand). Ia menuturkan ada anomali antara data kebutuhan rumah (backlog) sebesar 15 juta unit dengan jumlah antrean pembeli rumah yang hanya sekitar 300 ribu. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem antrean dan pemasaran.
Oleh karena itu, ia mengusulkan pembentukan lembaga offtaker yang akan membeli seluruh unit rumah yang dibangun oleh pengembang, sehingga pengembang bisa fokus pada proses konstruksi tanpa perlu memikirkan pemasaran.
| Baca juga: Aturan KUR Perumahan Siap Dirilis Bulan Ini |
"Jadi dia cuman perlu melakukan konstruksi di tanah-tanah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dan dia harus membangun sejumlah demand yang diidentifikasi oleh pemerintah dan pemerintah akan men-offtake semuanya. Itu persis seperti Bulog, di Bulog itu masyarakat cuman menanam dan nanti padinya diambil oleh pemerintah," kata Fahri dikutip dari Antara, Jumat, 22 Agustus 2025.
Ia juga menyoroti peran strategis Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Menurutnya, tugas utama BP Tapera adalah membangun sistem antrean yang rasional, mirip dengan sistem pendaftaran haji. Sayangnya, ia menyebut sistem ini belum terbangun sehingga pemerintah harus memulai dari nol guna memastikan keakuratan data backlog.
Menurutnya, sistem ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah antrean yang sebenarnya, menghilangkan anomali antara data backlog dan pendaftar.
"Kita harus mengakhiri anomali ini. Di satu sisi, banyak orang tidak punya rumah, tapi di sisi lain, banyak rumah yang kosong. Ini harus diselesaikan," jelas dia.
Dengan adanya lembaga offtaker dan sistem antrean yang kuat, pemerintah berharap bisa memberikan kepastian bagi pengembang dan lembaga pembiayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
