Implementasi reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cukup kompleks. Foto: Kementerian ATR
Implementasi reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cukup kompleks. Foto: Kementerian ATR

Tantangan Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Kepulauan Kecil

Properti BPN Pertanahan kementerian agraria dan tata ruang reforma agraria Sertifikasi Lahan
Rizkie Fauzian • 27 September 2021 22:24
Jakarta: Implementasi reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cukup kompleks, sehingga memerlukan penanganan khusus. Reforma Agraria harus berjalan dengan baik tanpa berdampak pada aspek ekologi dan masyarakat.
 
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra mengatakan bahwa kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang cukup unik. 
 
"Terletak di antara kawasan lautan dan daratan, terdapat kawasan bawah laut, hutan yang memiliki aturan dan fungsi pemanfaatan tertentu dan kondisi lainnya membuat situasi wilayah ini menjadi kompleks," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin, 27 September 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Surya menjelaskan beberapa tantangan reforma agraria di wilayah pesisir dan kepulauan kecil yakni banyaknya regulasi berbeda terkait kawasan yang juga dijalankan oleh lembaga yang berbeda.
 
"Kalau tidak sensitif dalam menangani maka berdampak pada ekologi, masyarakat dan situasi keseluruhan," ungkap Surya.
 
Oleh karena itu, Surya menegaskan perlu adanya upaya konkret terkait konsolidasi dan sinkronisasi zonasi dan sektor-sektor terkait. Pihaknya tengah mempersiapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 yang rencananya akan berlangsung pada Maret 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 
 
GTRA Summit 2022 ditujukan sebagai forum diskusi antar kementerian/lembaga dan asosiasi terkait untuk membahas persoalan reforma agraria di daerah secara lintas sektor, termasuk bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 
 
"Kami mau beri hak, nanti dilihat apakah bentuknya, misalnya Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai yang tentunya kita harus koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," jelasnya.
 
Bicara soal konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Surya mengungkapkan bahwa kiranya penting memahami konflik yang baru saja terjadi dengan segera atau bahkan pemetaan mitigasi konflik yang akan terjadi. 
 
"Penting sekali menganalisis bagaimana konflik itu muncul, siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab. Karena memahami konflik yang baru muncul ini seringkali terlupakan," ujarnya. 
 
Lebih lanjut, Surya menjelaskan pentingnya partisipasi bersama dalam pembangunan dan implementasi reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 
 
"Partisipasi ini sangat penting, nanti akan dikombinasikan dengan tata ruang melalui peran pemerintah daerah yang lebih responsif terhadap pembangunan wilayahnya," ujarnya.
 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif