Masalah pertanahan dalam penataan 5 KSPN Super Prioritas. Foto: Shutterstock
Masalah pertanahan dalam penataan 5 KSPN Super Prioritas. Foto: Shutterstock

Masalah Pertanahan di 5 KSPN Super Prioritas

Properti infrastruktur bpn pembebasan lahan pertanahan Omnibus Law
Rizkie Fauzian • 29 November 2020 19:47
Jakarta: Pemerintah menetapkan lima destinasi wisata super prioritas, yakni Candi Borobudur, Danau Toba, Lombok, Labuan Bajo serta Manado-Bitung-Likupang untuk mendorong sektor pariwisata.
 
Dalam pengembangan destinasi pariwisata tersebut, tidak terlepas dari persoalan tanah. Meski dapat diselesaikan oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
 
Menurut Menteri Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, penyelesaian masalah tanah dalam pengembangan wilayah destinasi pariwisata memang sudah menjadi tugas negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Indonesia sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur prinsip tersebut, terutama diberikannya diskresi. Diskresi ini akan membuat kebijakan pemerintah jadi fleksibel, karena selama ini tanpa hal tersebut masalah sulit diselesaikan," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, 29 November 2020.
 
Sofyan mengajak semua orang berpikir holistik, jangan secara parsial. "Berpikir holistik sejatinya akan menyelesaikan masalah. Kita harus bisa menyelesaikan masalah, jangan menutupinya," ungkapnya.
 
Direktur Utama (Dirut) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo mengatakan bahwa tanah yang dikelola oleh BPODT sudah selesai disertifikatkan, begitu juga dengan yang akan digunakan untuk membangun sirkuit di Mandalika, Kabupaten Lombok, sudah selesai permasalahannya.
 
"Permasalahan tanah untuk pembuatan sirkuit sudah selesai, sekarang kita konsentrasi membangun sirkuit tersebut," ujar Gubernur Provinsi NTB.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif