Jakarta Butuh Rusun TOD Murah
Hunian di sepanjang bantaran kali Cakung, Marunda, Jakarta Utara. Bahkan harga hunian di pemukiman sepadat ini juga sudah di luar jangkauan. file/MI/Galih Pradipta
Jakarta: Kelompok tersebesar pencari hunia saat ini diketahui adalah keluarga muda dan pekerja berusia awal 30-an tahun di perkotaan. Sayangnya harga rata-rata hunian yang sesuai kebutuhan mereka sudah terlalu jauh di luar jangkauan.

Pendapatan rata-rata segmen pasar tersebut masih untuk hunian -rumah tapak dan rumah susun- di harga Rp 250-an juta. Masalah sekarang ini di Jakarta sudah tidak ada hunian yang ditawarkan di rentang harga tersebut -termasuk rumah susun- akibat tingginya harga lahan.


Memang benar ada pilihan rumah tapak dengan subsidi FLPP seharga di bawah itu. Tetapi lokasinya yang terlalu jauh dari tempat mencari nafkah, menyurutkan minat. Walau infrastruktur transportasi terus dibangun, kembali faktor waktu tempuh menjadi alasannya.

"Kondisi ini sebetulnya tidak berbeda dengan kondisi generasi sebelumnya saat berusia muda dengan harga properti yang juga tidak terjangkau," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.

Bedanya saat ini harga properti terus melejit lebih tinggi meninggalkan daya beli sehingga generasi muda sekarang semakin sulit membeli hunian. Bila hanya mengandalkan peran aktif pengembang swasta, maka sampai sulit bagi generasi ini untuk membeli rumah.

"Pemerintah yang harus mengambil alih sebagian tanggung jawab ini dengan membangun hunian-hunian vertikal murah yang terintegrasi dengan TOD harus secara serius dikembangkan," jelasnya.


Ali kembali mengingatkan konsep bank tanah harus segera diterapkan. Pemerintah harus sigap ‘mengamankan’ tanah-tanah di sekitaran TOD baik itu LRT ataupun MRT sehingga tidak terjadi aksi spekulatif harga tanah yang malah semakin tinggi.

"Lahan milik BUMN/BUMD sebagian harusnya dapat ‘dihibahkan’ untuk kaum milenial dengan harga yang terjangkau. Mengingat saat ini meskipun telah banyak BUMN yang menyasar pasar milenial namun harga yang ditawarkan masih jauh dari keterjangkauan kaum milenial," ungkap Ali.

Ide hunian di atas pasar tradisional juga menarik. Pembangunannya bersamaan dengan revitalisasi pasar sehingga para pekerja di sekitar Jakarta dapat terpenuhi kebutuhan huniannya dengan membeli atau paling tidak dapat menyewa.

"Masalah kepemilikan lahan seharusnya tidak menjadi masalah asalkan payung hukum dan kebijakannya jelas serta terjamin kepastian hukumnya. Pihak swasta pun harusnya dapat dilibatkan dalam bentuk CSR untuk kemudian dibangun rusunami atau rusunawa untuk kaum pekerja," katanya.

Jadi tidak hanya untuk kepentingan masyarakat gusuran, melainkan untuk para pekerja profesional yang membutuhkan hunian yang tentunya dengan fasilitas yang lebih baik. Konsep penataan kota dengan pendekatan konsep hunian vertikal harus segera dilakukan karena harga tanah tidak dapat menunggu daya beli.

"Apakah semudah itu dapat diterapkan? Masalahnya bukan dapat atau tidaknya konsep ini dilakukan, namun apakah pemerintah termasuk pemprov DKI mau atau tidak mempercepat ketersediaan hunian ini," jelas Ali.



 



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id