BP Tapera Gantikan Bapertarum Awal 2019

Rizkie Fauzian 23 Maret 2018 15:14 WIB
perumahankpr
BP Tapera Gantikan Bapertarum Awal 2019
Komplek rumah murah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Antara Foto/Adeng Bustomi
Jakarta:Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) resmi dibubarkan per 24 Maret 2018. Pembubarannya merupakan langkah awal pembentukan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menjadi amanat UU 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Tapera yang merupakan lembaga baru penggantinya akan efektif beroperasi pada awal 2019. Hingga waktu tersebut, Bapertarum tetap memberikan pelayanan sebagaimana biasanya tapi tidak lagi menerima iuran dari PNS.


"Setelah dibubarkan, Bapertarum melayani pensiuan aktif PNS," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (23/3/2018).

Perbedaan antara Bapertarum dengan Tapera yang paling mencolok adalah pesertanya. Bila  Bapertarum hanya fokus kepada PNS, sedangkan Tapera selain PNS juga mencakup prajurit TNI dan Polri bahkan pekerja swasta, informal dan freelancer.

"Syarat penghasilan mereka itu upah minimum provinsi (UMP). Pekerja asing juga terkena iuran, tapi tidak dapat manfaat dari Tapera yang prioritasnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan minimal," jelas Lana.

Namun demikian masyakarat yang penghasilannya lebih besar dari UMR juga dapat jadi peserta Tapera. Hanya saja layanan yang diberikan dibatasi kepada dana pensiun, tidak mencakup bantuan pembiayaan perumahan yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Saat ini pemerintah tengah membentuk panitia seleksi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Pansel BP Tapera diketuai Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti dengan anggota pejabat eselon I dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, kalangan akademisi dan profesional.

Mereka akan memilih satu komisioner, deputi komisioner bidang pengerahan, pemupukan, pemanfaatan, hukum dan administrasi. "Diharapnya sudah terpilih selambatnya 85 hari terhitung sejak 22 Maret 2018," sambung Lana.

Para pejabat terpilih akan mengelola aset senilai Rp 12,36 triliun. Sedangkan modal awal untuk biaya operasional sebesar Rp 2 triliun akan diambil dari APBN 2018.

"Rencananya uang tersebut akan diinvestasikan agar mendapatkan kapitalisasi. Modal awal itu disiapkan agar tidak menganggu uang peserta," papar Lana.
 



(LHE)