Pengaduan konsumen perumahan terbanyak berasal dari rumah tapak. (Foto: Shutterstock)
Pengaduan konsumen perumahan terbanyak berasal dari rumah tapak. (Foto: Shutterstock)

Dalam 3 Bulan, BPKN Terima Aduan Terbanyak Soal Perumahan

Properti perumahan
Media Indonesia • 09 April 2019 14:22
Jakarta: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat sepanjang Januari-Maret 2019, terdapat 154 pengaduan. Kontribusi terbanyak berasal dari konsumen perumahan, baik rumah tapak maupun vertikal.
 
"Pengaduan yang masuk ke BPKN mencapai 154 pengaduan. Angka ini cukup banyak kalau kita tarik rata-rata 50 pengaduan per bulan, berarti bisa mencapai 600 pengaduan setahun," kata Koordinator Komisi Advokasi BPKN, Rizal E Halim, pada konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
 
Rizal memprediksi total pengaduan hingga akhir tahun ini akan lebih banyak dibandingkan 2018 yang berjumlah 402 pengaduan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari total 154 pengaduan tahun ini, 129 di antaranya berasal dari pengaduan konsumen perumahan dan enam pengaduan pembiayaan konsumen, termasuk pinjaman online.
 
Selanjutnya, empat pengaduan dari tata niaga elektronik (e-commerce), dua pengaduan jasa travel, dua pengaduan teknologi finansial (tekfin), tiga pengaduan perbankan, dua pengaduan telekomunikasi, dan sisanya pengaduan otomotif.
 
Pengaduan konsumen perumahan terbanyak berasal dari rumah tapak sebanyak 70 kasus, apartemen di kawasan Lenteng Agung sebanyak 30 kasus, dan apartemen di Cikarang lebih dari 50 kasus.
 
Keluhan konsumen perumahan tersebut bermacam-macam, yakni ketidakpastian hukum terkait hak atas sertifikat hak milik unit rumah atau satuan rumah susun bagi konsumen, belum terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), dan permintaan refund uang muka konsumen karena pihak pengembang tidak merealisasikan pembangunan.
 
"Kalau rumah tapak biasanya yang dihadapi persoalan sertifikat, gagal serah terima properti, dan tidak mendapatkan akta jual-beli, padahal pembayaran rumah sudah lunas," kata Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Arief Safari.
 
Menurut Ketua BPKN Ardiansyah, masih tingginya pengaduan soal perumahan salah satunya disebabkan pemahaman konsumen atas perjanjian yang tidak memadai serta cara pembayaran dengan kredit kepemilikan rumah (KPR) konsumen yang kurang.
 
Pemerintah pun saat ini terus melakukan penyempurnaan pengaturan di sektor transaksi perumahan, baik perumahan vertikal maupun tapak.
 
"BPKN mendorong Kementerian PUPR, gubernur, dan pemerintah daerah tetap mengedepankan perlindungan konsumen dengan menjalankan peraturan sesuai Permen 23 Tahun 2018 tentang P3SRS," kata Ardiansyah.

 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA18:59

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif