Kapan Proyek Rumah Murah PNS Dimulai?

Jakarta: Persiapan pelaksaan program pengadaan perumahan layak huni dan terjangkau khusus bagi PNS, prajurit TNI dan anggota Polri rupanya butuh waktu panjang. Selain skema pembiayaannya, pemerintan juga menyiapkan mekanisme agar rumah-rumah murah yang dibangun tidak malah menjadi milik pihak yang tidak berhak.
 
"Terutama karena masih banyak sekali aparatur negara yang belum punya rumah," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid kepada Medcom.id.
 
Data dari e-PUPNS dan BKN menyebutkan jumlah PNS yang belum memiliki rumah sebanyak 964.463 dari total 6,5 juta orang PNS di seluruh Indonesia. Sementara prajurit TNI ada 275 ribu KK dan 360 ribu KK dari Polri.

Karena program ini dirancang untuk aparat negara berpenghasilan rendah, maka skema pembiayaan yang ringan menjadi perhatian utama. Di antaranya adalah masa cicilan yang mencapai 30 tahun atau lebih dari batas usia pensiun.
 
Program yang berangkat dari usulan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ini ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan serta bank-bank BUMD dan BUMN untuk merumuskan alternatif model pembiayaan di luar skema sudah ada. Di antara memanfaatkan dana non-anggaran lembaga sebagai modal pembangunan proyeknya.
 
"Kami masih menanti arahan yang spesifik. Prinsipnya kami siap melaksanakannya," imbuh Khalawi.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News