Pembangunan Rumah instan sederhana sehat (Risha) bagi warga terdampak longsor NTT. Foto: Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah instan sederhana sehat (Risha) bagi warga terdampak longsor NTT. Foto: Kementerian PUPR

Anggaran Rp338 Miliar untuk Relokasi Rumah Terdampak Longsor NTT

Properti bencana sejuta rumah Penyediaan Rumah Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 29 April 2021 10:59
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp388 miliar untuk membangun rumah bagi warga yang terdampak bencana. Bantuan diberikan bagi warga yang terdampak banjir bandang dan longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur
 
Ketua Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR di NTT dan NTB  Widiarto menyatakan, Kementerian PUPR telah menghitung perkiraan kebutuhan biaya program pembangunan Rumah instan sederhana sehat (Risha).  
 
"Dalam rangka relokasi permukiman dengan keperluan anggaran tahun jamak sekitar Rp338 miliar yakni TA 2021 sebesar Rp236 miliar dan TA 2022 sebesar Rp102 miliar," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 April 2021. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kebutuhan anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan sebanyak 1.000 unit RISHA yang terbagi dua yakni di Lembata sebanyak 700 unit dan Adonara sebanyak 300 unit. 
 
"Tetapi perkembangan pasti angkanya akan terus berkembang setelah survei detail dengan pemda dan masyarakat setempat," ungkap Widiarto. 
 
Widiarto menambahkan, hingga saat ini juga terdapat empat lokasi tambahan usulan baru dari pemerintah daerah yang sebaiknya direlokasi pasca bencana di NTT, yaitu di Kabupaten Kupang sekitar 14 unit rumah, Kota Kupang sekitar 530 unit rumah, Kabupaten Alor sekitar 599 unit rumah, dan Kabupaten Rote Ndao sebanyak 153 unit rumah. 
 
"Relokasi perlu dilakukan karena lokasi permukiman warga terdampak bencana saat ini berada di jalur debris aliran sungai yang sudah dipenuhi bebatuan, sehingga risikonya sangat tinggi jika kembali tinggal di sana," ujar Widiarto. 
 
Menurutnya, berdasarkan informasi sementara, untuk di Adonara sudah ada dua alternatif lokasi yang disiapkan, sedangkan di Lembata juga sudah siap tanah Pemda, namun lokasinya masih akan dikomunikasikan dengan masyarakat setempat. 
 
"Kami akan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat, karena memindahkan tempat tinggal juga harus menangani masalah sosial bukan hanya masalah teknis saja, di mana salah satu syaratnya lokasinya harus aman dari risiko bencana," katanya.
 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif