Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Kenaikan Harga Jadi Hambatan Keluarga Milenial Miliki Rumah

Properti rumah
Angga Bratadharma • 29 September 2020 17:26
Jakarta: Data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan harga tanah di Jakarta setiap tahun mengalami kenaikan sekitar 18 persen. Kenaikan harga tanah yang relatif tinggi setiap tahun ini berdampak terhadap harga rumah yang terus melambung tiap tahunnya.
 
Kondisi tersebut tentu sangat berat bagi keluarga milenial yang ingin memiliki rumah di Jakarta. Padahal keluarga milenial cenderung sama-sama bekerja dan sedang meniti karir. Mereka membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan kantor sehingga bisa mendukung mobilitas mereka.
 
Ada yang memberi tips kepada keluarga milenial untuk mengatasi masalah tersebut dengan tinggal sementara di rumah orangtua atau mertua. Saran ini mungkin menjadi salah satu solusi, tapi harus diingat juga harga tanah dan rumah mengalami peningkatan yang lebih cepat setiap tahunnya dibandingkan dengan penghasilan mereka. Bisa-bisa rumah tidak akan terbeli.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami memahami masalah yang dihadapi keluarga milenial. Mereka membutuhkan rumah yang masih berlokasi di Jakarta sehingga dekat dengan tempat bekerja atau tempat usaha, namun terbentur oleh harga rumah yang tidak terjangkau," ujar Direktur Utama Binakarya Propertindo Grup Budianto Halim, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 29 September 2020.
 
Pada konteks ini, pihaknya memberikan saran kepada keluarga milenial melalui produk di Palm City. Ia menjelaskan rumah yang dibangun di klaster Palm Blossom dan Royal Palm Blossom memiliki luas tanah yang sesuai kebutuhan.
 
"Selain harga yang relatif terjangkau, kami juga memberi berbagai kemudahan untuk keluarga milenial," ungkap Komisaris Utama Binakarya Propertindo Group Go Hengky Setiawan.
 
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah yang layak. Hal itu lantaran jumlah keluarga yang mengalami backlog kepemilikan rumah mencapai 11,04 juta.
 
"Mayoritas dari mereka yang belum memiliki rumah adalah masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ma'ruf.
 
Ia menjelaskan meski sudah banyak yang dilakukan pemerintah maupun pengembang swasta dalam memenuhi kebutuhan perumahan di Tanah Air, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memperoleh rumah tersebut. "Namun demikian, pemerintah masih perlu membantu mereka yang masuk dalam kategori MBR," imbuhnya.
 
Terkait hal tersebut, lanjut Maruf menuturkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberi mandat untuk memenuhi kebutuhan rumah.
 
Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Kawasan Permukiman yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan MBR, disebutkan bahwa masyarakat dalam kategori MBR adalah mereka yang memiliki keterbatasan daya beli dan perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memiliki rumah.
 
"Selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan klasifikasi MBR ini," pungkasnya.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif