Pentingnya tata perumahan layak huni usai pandemi. Foto: Kementerian PUPR
Pentingnya tata perumahan layak huni usai pandemi. Foto: Kementerian PUPR

Pentingnya Tata Perumahan Layak Huni Usai Pandemi

Properti perumahan sejuta rumah bedah rumah Penyediaan Rumah Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 28 September 2020 23:08
Jakarta: Pembangunan Permukiman dan Perumahan yang layak huni dan berkelanjutan selama masa tatanan baru (era new normal) pasca pandemi covid-19 menjadi isu penting.
 
Plt Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan Kementerian terus memfasilitasi penyebarluasan pengetahuan (knowledge hub) bidang permukiman dan perumahan dengan memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 
"Dukungan juga diberikan pada praktisi/akademisi, dan aktor pembangunan lainnya melalui kontribusi gagasan ide, pemikiran, dan inovasi dalam membahas isu, perumusan usulan kebijakan, serta menyelaraskan program pembangunan di Indonesia," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin, 28 September 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, Kementerian PUPR juga berperan menghimpun informasi, mengkoordinasikan proses transfer pengetahuan terkait agenda habitat, serta implementasi New Urban Agenda (NUA)/Agenda Baru Perkotaan yang telah disahkan oleh PBB pada 26 Oktober 2016 lalu, serta pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) bidang permukiman dan perumahan di tingkat nasional dan daerah.
 
"Luasnya lingkup kegiatan pembangunan permukiman dan perumahan memerlukan kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan terkait isu, tantangan, dan strategi pembangunan ke depan, serta pengelolaan terhadap data dan informasi maupun contoh praktik antar pelaku pembangunan," ungkapnya.
 
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, pandemi yang berlangsung lebih dari satu semester di Indonesia memberi pembelajaran penting dalam pembangunan perkotaan ke depan.
 
"Seperti perlunya memperhatikan memenuhi kebutuhan fasilitas medis sebagai standar layanan kesehatan kota dan perlunya pengendalian kepadatan penduduk di perkotaan. Ini telihat dari tingkat penyebaran korona cenderung tinggi di kota-kota dengan densitas penduduk yang tinggi," katanya.
 
Selanjutnya juga perlu memperhatikan penyediaan transportasi publik yang baik dan mampu menjamin aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan, ketersediaan ruang terbuka hijau dan pusat komunitas.
 
Dimana pada masa pandemi covid-19, keberadaan ruang terbuka hijau dan pusat komunitas dapat berfungsi untuk berbagai keperluan seperti ruang isolasi dan sosialisasi sedangkan di masa normal menjadi instrumen untuk meningkatkan kohesi sosial serta memupuk modal sosial dalam situasi krisis atau bencana.
 
Penataan kota ke depan juga perlu memperhatikan penyediaan prasarana dan sarana dasar yang handal, seperti ketersediaan air minum dan sanitasi. Perlunya pendekatan menuju kota yang cerdas, berdaya saing, dan berbasis teknologi.
 
Penggunaan infrastruktur Informasi Teknologi (IT) dapat menjadi sebuah terobosan cara kerja yang efektif di masa Pandemi atau masa mendatang. Terakhir perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan.
 
Untuk mendukung tercapainya NUA dan SDGs, Kementerian PUPR terus melaksanakan pembangunan infrastruktur perkotaan, permukiman, dan perumahan demi terwujudnya kota layak huni seperti yang tertuang dalam RPJMN 2005-2025 dan Visium Kementerian PUPR di bidang permukiman yaitu 100 persen smart living atau hunian cerdas.
 
Di bidang permukiman, dalam kurun waktu 2015-2019, cakupan pelayanan air minum nasional melalui pembangunan SPAM dengan target 26.928 liter/detik tercapai 25.366 liter/detik, pengembangan kawasan permukiman dengan target penurunan luas kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 38.431 hektar tercapai 32.222 hektar, pemenuhan akses layanan sanitasi dan persampahan dengan target pelayanan untuk 10.737.054 KK tercapai 10.207.619 KK.
 
Pada tahun 2020, Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai (cash for work) bidang permukiman dan perumahan sebagai upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tertekan akibat pandemi covid-19.
 
Antara lain melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan dengan anggaran Rp 540 miliar, penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 364 kelurahan dengan anggaran Rp 382 miliar, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di 106 lokasi dengan anggaran Rp63 miliar.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif