Pemerintah segera operasikan e-FLPP untuk mempermudah penyaluran rumah. Foto: Shutterstock
Pemerintah segera operasikan e-FLPP untuk mempermudah penyaluran rumah. Foto: Shutterstock

Target Lebih Tinggi, Pemerintah Segera Operasikan e-FLPP

Properti perumahan sejuta rumah kpr Penyediaan Rumah Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 27 November 2020 15:28
Jakarta: Pemerintah menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan lebih tinggi dari sebelumnya.
 
Alokasi anggaran tahun depan mencapai Rp19,1 trilun murni tanpa dana talangan, untuk 157.500 unit rumah. Tahun ini anggarannya Rp11 triliun untuk 102 rumah.
 
Untuk itu, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) segera mempersiapkan sistem e-FLPP 2.0 untuk mempermudah proses bisnis penyaluran FLPP kepada bank pelaksana secara elektronik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Melalui e-FLPP maka proses pengujian dan pencairan dana FLPP bagi calon debitur yang diajukan oleh bank pelaksana dapat dilakukan secara elektronik dan otomatis, sehingga dipastikan cepat, tepat, dan akurat.
 
Pada pengembangan versi terbarunya, PPDPP meningkatkan performa layanannya dengan menyediakan kebutuhan dokumen yang diperlukan bank pelaksana dapat dibuat secara otomatis oleh sistem, sehingga bank pelaksana tidak perlu lagi mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
 
Adapun fitur dan layanan yang tersedia secara otomatis oleh sistem antara lain Pemilihan ID DKS dan ID Debitur terkoneksi dari Sistem Host to Host Pengujian sehingga dapat dipastikan layanan penyaluran FLPP dapat menuju satu hari kerja.
 
Selain itu, dalam melakukan pengesahan dokumen, sistem e-FLPP 2.0 telah menerapkan tandatangan elektronik yang dapat diakses melalui smartphone.
 
Direktur Operasi PPDPP Martanto Boedi Joewono menyampaikan bahwa keamanan tanda tangan elektronik yang diterapkan tersebut telah bekerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, yang merupakan standar keamanan tertinggi di Indonesia.
 
"Tanda tangan elektronik merupakan isu yang menarik, apabila ada pihak yang ingin meretas, setidaknya dibutuhkan waktu minimal 10 tahun untuk mengenkripsi," ujar Martanto dikutip dari laman resmi PPDPP, Jumat, 27 November 2020.
 
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin memastikan bahwa melalui kegiatan ini seluruh bank pelaksana penyalur FLPP telah dapat menerapkan tandatangan elektronik.
 
"Penyaluran FLPP hingga saat ini telah mencapai angka di atas 100 persen dikarenakan adanya top up kuota pada bank pelaksana," jelasnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif