Ilustrasi Rusunami. FOTO: MI/Ramdani.
Ilustrasi Rusunami. FOTO: MI/Ramdani.

Pemerintah Siapkan Rusunami untuk PNS di Ibu Kota Baru

Properti Ibu Kota Baru
Desi Angriani • 12 September 2019 08:51
Jakarta: Pemerintah menyiapkan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ikut pindah ke ibu kota baru. Model tersebut serupa kompleks apartemen yang akan menampung sedikitnya 800 ribu ASN.
 
"Ya nanti kita lihat pasti rusun lah atau mungkin rusunami dengan fasilitas FLPP," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
 
Basuki menjelaskan para ASN mendapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk setiap unit rusunami. FLPP ini memungkikan pembelian rumah dengan bunga rendah yang berlaku tetap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Iya kita beri FLPP," imbuhnya.
 
Lebih lanjut, perumahan yang disediakan bagi ASN nantinya akan berupa hunian vertikal bukan landed house. Hal ini untuk meminimalisir penggunaan lahan di ibu kota baru.
 
"Satu keluarga itu butuh berapa, dalam tanda kutip services mungkin 3-5 orang dikalikan. Jadi enggak landed house," pungkas Basuki.
 
Adapun kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur mencapai Rp466 triliun. Dana ini tidak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni seperti penerimaan pajak melainkan skema kerja sama pengelolaan aset.
 
Nantinya, dana pemindahan Ibu Kota dari APBN hanya sekitar 19,2 persen saja atau sekitar Rp89,47 triliun. Sisanya, mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.
 
Total dana dari KPBU diperkirakan sekitar 54,6 persen atau Rp254,44 triliun, sedangkan swasta 26,2 persen atau Rp122,09 triliun.
 
Jika dilihat dari penggunaan dananya, dana APBN dipakai untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, istana negara dan bangunan strategis TNI/ Polri, rumah dinas PNS/ TNI/ Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
 
Sementara skema KPBU akan digunakan dalam pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, infrastruktur selain yang tercakup dalam APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, hingga sarana penunjang.
 
Untuk perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall, serta lokasi meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) akan diserahkan kepada swasta.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif