Foto: dok MI/Ramdani.
Foto: dok MI/Ramdani.

Harus Kreatif, Dirjen Perumahan Lantik 162 Pejabat Fungsional dan Pengawas

Properti Perumahan sejuta rumah Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 24 Juni 2021 12:15
Jakarta: Sebanyak 162 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dilantik menjadi pejabat fungsional dan pengawas. Para pegawai yang dilantik diharapkan bisa lebih bersemangat dan memiliki kreativitas dalam melaksanakan tugas khususnya dalam mendorong capaian Program Sejuta Rumah baik di pusat maupun di daerah.
 
"Saya ucapkan selamat kepada para pegawai yang dilantik menjadi pejabat fungsional dan pengawas di Direktorat Jenderal Perumahan. Sumpah jabatan yang telah diucapkan melekat dan harus dapat melaksanakan tugas dari pimpinan dengan baik," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 Juni 2021.
 
Khalawi menyatakan, pelantikan pejabat fungsional ini akan semakin menambah tenaga teknis di Direktorat Jenderal Perumahan. Apalagi kebanyakan pejabat yang dilantik memiliki latar belakang pendidikan dari jurusan teknik arsitek dan teknik sipil yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan program perumahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pejabat fungsional yang dilantik sudah sesuai antara pendidikan dan bidang kerja sehingga berkaitan langsung dan bisa mengumpulkan bukti fisik agar mudah mengurus kenaikan pangkat," terangnya.
 
Pegawai yang dilantik terdiri dari 160 orang pejabat fungsional dan dua orang pejabat pengawas. Mereka yang diangkat menjadi pejabat fungsional nantinya akan memiliki jabatan fungsional antara lain Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Analis Kepegawaian.
 
Kemudian Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Analis Kebijakan, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Perencana, Pranata Humas, Pranata Komputer, Teknik Penyehatan Lingkungan, Teknik Jalan dan Jembatan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pembina Jasa Konstruksi, dan Pranata Keuangan Anggaran dan Belanja Negara.
 
Lebih lanjut, Khalawi mengingatkan bahwa tidak ada perbedaan khusus antara jabatan struktural dan fungsional. Saat ini semua pegawai mempunyai jabatannha masing-masing dan harus melaksanakan tugas dari pimpinan dengan sebaik mungkin.
 
"Salah satu keuntungan pejabat fungsional kalau punya banyak kegiatan dan rajin mengumpulkan bukti fisik maka dalam jangka waktu dua tahun bisa naik pangkat. Sedangkan pejabat struktural bisa naik pangkat dalam waktu empat tahun. Intinya jabatan fungsional dan struktural memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakan tugas dengan baik," jelasnya.

Arahan Menteri Basuki

Khalawi juga menyampaikan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyatakan bahwa Pejabat Fungsional adalah ujung tombak dan Mesin atau Engine dari organisasi Kementerian PUPR. Untuk itu dirinya berpesan kepada para pegawai yang dilantik menjadi Pejabat Fungsional baik di pusat maupun daerah untuk memiliki kreatifitas dalam bekerja menjadi agen perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing.
 
Selain itu, mereka juga diminta menyusun Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) serta mencatat dan mendokumentasikan hasil pekerjaannya dengan baik. Saat melaksanakan tugas baik di lingkungan kantor maupun di lapangan pada masa pandemi kini, para pegawai juga diminta tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik agar terhindar dari virus covid-19.
 
"Pejabat fungsional bisa mengambil nilai untuk dimasukkan dalam DUPAK dan disampaikan ke Bagian Kepegawaian  sehingga cepat naik pangkat. Mereka juga harus bersemangat kalau diminta tugas ke lapangan dan melakukan pencatatan dokumentasi kegiatan dengan baik. Selain itu mereka bisa menulis buku atau membuat artikel yang ada nilainya semua. Intinya semua pegawai harus memiliki niat kerja yang baik dan kreativitas masing-masing," harapnya.
 
(AHL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif