Bank Dunia memberikan apresiasi bagi Program Sejuta Rumah. (Foto: dok: Kementerian PUPR)
Bank Dunia memberikan apresiasi bagi Program Sejuta Rumah. (Foto: dok: Kementerian PUPR)

Bank Dunia Apresiasi Program Sejuta Rumah

Properti bank dunia sejuta rumah
Media Indonesia • 15 Agustus 2019 12:25
Jakarta: Program Sejuta Rumah menuai apresiasi dari Bank Dunia. Program yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu dinilai mampu mengatasi permasalahan perumahan, khususnya terkait backlog perumahan dan rumah tidak layak huni.
 
Pemerintah memang dituntut membuat terobosan dalam pengadaan rumah yang layak di tengah keterbatasan kemampuan APBN.
 
"Target Program Sejuta Rumah adalah sebagai sarana mencapai tujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ekonom Urban Senior Bank Dunia Marcus Lee.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Marcus yang juga menjabat Koordinator Program Urban Indonesia Bank Indonesia (BI) itu juga menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak untuk menyediakan solusi bagi permasalahan perumahan, misalnya mencari lahan yang cukup guna menyelesaikan persoalan perumahan.
 
Selain Bank Dunia, program Sejuta Rumah juga pernah diapresiasi Korea, Rusia, dan Alzazair.
 
Atasi Backlog
 
Kementerian PUPR berencana memangkas angka defisit atau backlog perumahan dari saat ini 7,6 juta unit menjadi 5 juta unit pada 2024. Rencana tersebut sudah masuk Visium PUPR 2030 dengan penjabaran target sektor perumahan di 2020-2024 yaitu penurunan backlog menjadi 5 juta unit.
 
Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto, saat ini sekitar 50 persen populasi Indonesia tinggal di perkotaan dan diperkirakan jumlah tersebut bakal mencapai 70 persen pada 2030 mendatang.
 
Jika tidak segera ditangani, persoalan tempat tinggal yang tak layak, termasuk perkampungan padat di kota, masih akan menghantui dalam lima tahun ke depan.
 
Untuk mencapai target tersebut, Program Sejuta Rumah (PSR) yang telah dimulai sejak 2015 akan kembali dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 3,9 juta hunian dengan nilai investasi Rp780 triliun diproyeksikan bisa terbangun dalam kurun waktu tersebut.
 
"Tetapi pemerintah tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran itu. Perlu ada kerja sama dengan sektor swasta untuk merealisasikan target tersebut," ucapnya.
 
Pemerintah hanya mampu mengeluarkan pendanaan sekitar 30 persen dari total kebutuhan Rp780 triliun tersebut. Sebanyak 70 persen diharapkan bisa datang dari pelaku usaha, baik milik pemerintah maupun swasta.
 
Pemerintah pun kini tengah menyiapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di sektor perumahan. Skema yang sama sejatinya telah dilaksanakan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas air minum.
 
"Dan sekarang kita akan coba skema itu untuk perumahan. Skema itu seharusnya bisa diterapkan untuk semua pembangunan infrastruktur," katanya.

 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif