Rumah subsidi masih menjadi persoalan. (Foto: Kementerian PUPR)
Rumah subsidi masih menjadi persoalan. (Foto: Kementerian PUPR)

Mengurai Problem Kualitas Rumah Subsidi

Properti sejuta rumah
Rizkie Fauzian • 26 Agustus 2019 13:40
Jakarta: Kualitas pembangunan rumah subsidi menjadi persoalan yang berulang setiap tahun. Banyak keluhan diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Ombudsman bahwa kualitas rumah subsidi dinilai kurang layak.
 
Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mentapkan standar kualitas yang harus dipenuhi pengembang dalam membangun rumah subsidi. Mulai dari struktur konstruksi, lantai, hingga dinding.
 
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto pernah mengingatkan agar pengembang bertanggung jawab membangun rumah subsidi sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita sering dapat kritik dan keluhan dari YLKI dan Ombudsman tentang rumah subsidi yang tidak sesuai dengan spesifikasi, rumah jelek. Saya berharap tahun ini, meski anggarannya tidak sebesar sebelumnya kita semua coba introspeksi, sediakan rumah dengan spesifikasi yang sesuai. Artinya, konsumen kita utamakan," kata Eko, beberapa waktu lalu.
 
Dalam menjaga kualitas rumah layak huni, pemerintah juga mendorong pengembang untuk memperhatikan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 
Selain itu, dilakukan pendataan pengembang dan asosiasi pengembang perumahan melalui Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng).
 
Tercatat hingga Agustus 2019, jumlah pengembang perumahan yang terdaftar di aplikasi Sireng sebanyak 11.500 pengembang dan 18 asosiasi pengembang.
 
"Sangat diakui ada beberapa rumah subsidi yang kualitasnya dikeluhkan. Saya sangat setuju kalau yang demikian diberikan sanksi," kata Ketua DPD REI Jawa Barat (Jabar) Joko Suranto kepada Medcom.id.
 
Meski demikian, Joko meminta kondisi tersebut tak digeneralisir untuk membuat kebijakan yang justru hanya menambah rumit.
 
"Jangan suatu kasus atau sedikit masalah dijadikan dasar kebijakan. Ini sama saja dengan memberi hukuman kepada orang yang tidak bersalah," kata Joko.
 
Kebijakan Perumahan
 
Dalam menjaga kualitas rumah subsidi, pemerintah mengeluarkan berbagai aturan, yaitu Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sertifikasi pengembang, serta panduan pemilihan dan penggunaan material bangunan.
 
Namun, pengembang menganggap aturan tersebut kurang komprehensif dan hanya bersifat hilir.
 
Kementerian diharapkan membuat kebijakan yang lebih strategis. Misalnya, roadmap atas pembangunan perumahan untuk mengatasi backlog.
 
"Jangan membuat kebijakan yang remeh dan enggak sesuai subtansi atas kondisi problem perumahan nasional. Kementerian mestinya tidak membuat ketentuan yang bersifat hilir, yang remeh-remeh, tentang besi lah, tentang lebar lah," tutur Joko.
 
Sebaliknya, Joko menganjurkan kementerian membuat kebijakan komprehensif. Misalnya, zonasi, anggaran, dan pola koordinasi. Perlu ada roadmap yang bisa dijadikan acuan semua pihak, baik pemerintah, pemda terkait maupun pelaku properti.
 
"Support dari pemda ikut-ikutan memperlakukan pembangunan perumahan sebagai proyek, sehingga menempatkan developer sebagai rent seeker, bukan entrepreneur," kata Joko.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif