Pemerintah dipastikanl melibatkan pihak swasta dalam mengembangkan kawasan ibu kota baru. (Foto: Shutterstock)
Pemerintah dipastikanl melibatkan pihak swasta dalam mengembangkan kawasan ibu kota baru. (Foto: Shutterstock)

Pengembang Properti di Ibu Kota Baru Akhirnya Dapat Jaminan Kepastian

Properti pemindahan ibukota
Ilham wibowo • 10 Juli 2019 17:08
Jakarta: Pemerintah memastikan bakal melibatkan pihak swasta dalam mengembangkan kawasan ibu kota baru Indonesia di Pulau Kalimantan. Upaya ini dilakukan dalam upaya efisiensi penggunaan anggaran negara.
 
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pihak swasta yang sudah menyampaikan kesiapannya yakni dari asosiasi Real Estate Indonesia (REI). Pengembang properti tersebut bakal diberikan jaminan kepastian menggarap lahan untuk mendukung pusat pemerintahan baru.
 
"Pada intinya, mereka (REI) siap masuk tanpa menggunakan APBN," kata Bambang di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pihak pengembang, kata Bambang, hanya akan mengikuti konsep besar pemindahan ibu kota sebagai kawasan modern. Pada lokasi tersebut juga bakal mengusung implemetasi konstruksi yang ramah lingkungan.
 
"Regulasi khusus tidak usah, yang ada saja. Dia butuh kepastian kalau memang mendapat konsesi lahan jangan sampai diganggu gugat, terganggu dalam proses perjalanannya," paparnya.
 
Ia optimistis pihak swasta akan banyak terlibat dalam proses pemindahan ibu kota. Beberapa proyek pemerintah saat ini sudah mulai terbiasa dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
 
Skema KPBU diyakini merupakan solusi tepat dalam mengurangi ketergantungan terhadap budget negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia memproyeksikan setidaknya 90 persen dari biaya yang dibutuhkan dalam program pemindahan ibu kota bisa didapatkan melalui partisipasi langsung investasi swasta maupun BUMN.
 
"Pembiayaan yang paling penting adalah bagaimana perencanaan dibuat dan bisa dijaga, sebagai regulator harus keras agar tidak rugikan konsumen," ucapnya.
 
Indonesia bisa menjadi negara pertama yang melakukan pemindahan ibu kota dengan skema KPBU. Pemindahan ibu kota ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada komoditas bahan mentah.
 
"Barangkali ini bisa jadi pertumbuhan baru di kalimantan yang agak tertekan karena bergantung pada komoditas seperti sawit batu bara dan tambang, semua harga tertekan sehingga pertumbuhan melambat dibandingkan commodity booming," katanya.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif