Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, jika ada 400 kepala keluarga (KK) yang tinggal di ibu kota baru, maka dibutuhkan 12 ribu hektare (ha). Jika ditambah dengan fasilitas penunjang di perumahan, maka lahan yang diperlukan bisa mencapai 20 ribu ha.
"Biasanya fasilitas lain seperti hotel dan rekreasi itu 30 persen dari kawasan permukiman, berarti 29 ribu ha. Itu kita bisa di konsorsium," kata Soelaeman Soemawinata dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Para pengembang memerlukan regulasi yang memberikan keleluasaan dalam mengembangkan ibu kota baru. Bahkan, Soelaeman menjamin swasta bisa membiayai sendiri pembangunan yang akan dilakukan di sana.
"Investasi swasta enggak perlu dari dana pemerintah. Kita pakai equity dan dana bank. Karena market sudah ada, 400 ribu unit rumah beserta fasilitasnya," katanya.
Namun demikian, Soelaman meminta kepastian ada kepastian lahan dari pemerintah agar swasta lebih mudah melakukan pembangunan. Dengan begitu kebutuhan permukiman di ibu kota baru akan dipenuhi dengan cepat.
"Swasta enggak perlu lagi menggunakan waktunya untuk bernegosiasi menggunakan tanah. Tapi tanahnya sendiri kita tetapi bisa membeli ke pemerintah atau pemerintah memberikan ke perusahaan swasta dan BUMN," ucapnya.
(KIE)
