KPBU untuk pembangunan rusun sangat dimungkinkan karena kebutuhannya yang besar. (Foto: MI/Ramdani)
KPBU untuk pembangunan rusun sangat dimungkinkan karena kebutuhannya yang besar. (Foto: MI/Ramdani)

Kementerian PUPR Jajaki Pembangunan Rusun dengan Skema KPBU

Properti rusun
Rizkie Fauzian • 07 Maret 2019 14:18
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjajaki skema baru pembangunan rumah susun (rusun) dengan swasta. Skema Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP) biasa diterapkan untuk pembangunan tol.
 
"Dari segi payung hukum, sama dengan sektor yang lain. Yang membedakan, bidang perumahan pemanfaatannya lebih ke domain private dibandingkan sektor lain seperti jalan yang jelas untuk publik,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Maret 2019.
 
Menurut Eko, untuk menyiapkan penerapan KPBU bidang perumahan, perlu melibatkan kontraktor dan/atau developer yang sekaligus akan menjadi investor sejak awal, dari tahap awal pembuatan desain, pembangunan hingga pengelolaan dengan diberikan masa konsesi dalam jangka waktu tertentu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini merupakan model bisnis baru. Untuk itu perlu dibicarakan juga dengan para pengembang yang nantinya dapat sekaligus menjadi investor,” ujarnya.
 
KPBU untuk pembangunan rusun sangat dimungkinkan karena kebutuhannya yang besar dan merupakan kebutuhan dasar. Manfaat dari KPBU akan meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan Rusun sehingga pasokan hunian terjangkau lebih banyak.
 
"Selain itu dengan KPBU orientasi pada services serta value for money yang lebih baik," kata Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Herry TZ.
 
Menurut Herry, dari Rp2.058 triliun kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 2030, namun diperkirakan hanya Rp623 trilun atau 41 persen saja yang dianggarkan dari APBN.
 
Presiden Direktur PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan mengatakan skema KPBU untuk pembangunan rusun sangat dimungkinkan untuk pembangunan rusun yang berskema sewa atau Rusunawa.
 
"Kalau untuk rusunawa itu sesuai dengan ketentuan KPBU, yakni pendanaan, pembangunan lalu diberikan hak konsesi. Setelah habis masa konsesi akan dikembalikan ke Pemerintah. Untuk Rusun Hak Milik (Rusunami) yang setelah dibangun akan langsung diambil oleh pengguna, strukturnya perlu dikaji lebih lanjut dengan Ditjen Pembiayaan,” ujar Armand.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif