Asosiasi penilai diminta bantu percepat pengadaan lahan. Foto: Shutterstock
Asosiasi penilai diminta bantu percepat pengadaan lahan. Foto: Shutterstock

Asosiasi Penilai Diminta Bantu Percepatan Pengadaan Lahan

Properti infrastruktur bpn pembebasan lahan pertanahan
Rizkie Fauzian • 16 September 2020 18:52
Jakarta: Pemerintah meminta Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) melakukan inovasi untuk mengatasi permasalahan terkait pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur.
 
"Kementerian PUPR berharap MAPPI untuk melakukan inovasi sehingga parameter dan metode penafsiran dapat diperoleh semakin baik sehingga hambatan pembebasan lahan dapat dikurangi," ujar Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Rabu, 16 September 2020.
 
Anita menyatakan Kementerian PUPR setiap tahunnya mendapatkan amanah yang semakin besar untuk melakukan pembangunan infrastruktur, yang diikuti dengan kebutuhan pengadaan lahan untuk pelaksanaan konstruksi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, diperkirakan kebutuhan anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR di 2021 mencapai sekitar Rp21 triliun dari total Pagu Anggaran 2021 sebesar Rp149,81 triliun yang telah disetujui DPR.
 
"Hal ini karena infrastruktur PUPR sangat terkait dengan kebutuhan publik dibidang sumber daya air (SDA), bidang jalan dan jembatan, bidang sanitasi dan air minum, maupun perumahan yang membutuhkan lahan yang cukup luas," jelasnya.
 
Untuk bidang jalan, terutama untuk jalan tol pada 2021 direncanakan kebutuhan pembebasan lahan sekitar 8.000 hektare (ha) dan di bidang SDA direncanakan pembebasan sebanyak 7.424 ha. Sehingga pada dua bidang itu saja sudah membutuhkan sekitar 15 ribu ha.
 
Untuk itu disampaikan Anita, dengan inovasi dan peningkatan profesionalitas anggota MAPPI diharapkan dapat membantu percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat segera dilakukan tahap konstruksi.
 
"Dalam membangun infrastuktur sebaiknya pengadaan lahan dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Hal ini bertujuan untuk menghindari spekulasi harga tanah di tahun berikutnya, sehingga peranan MAPPI disini sangat besar untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan," kata Anita.
 
Sekjen Anita menegaskan Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi covid-19 karena diharapkan juga menjadi salah satu pengungkit pemulihan ekonomi nasional.
 
"Pemulihan ekonomi nasional saat ini menjadi salah satu tantangan pembangunan disamping tantangan lainnya seperti kesenjangan antar wilayah, daya saing nasional, urbanisasi, dan ketahanan pangan. Tantangannya adalah untuk melindungi, mempertahankan,dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha pascapandemi," ungkapnya.
 
MAPPI adalah Asosiasi Profesi di Indonesia yang khususnya mewadahi para profesional yang berkecimpung dalam profesi penilai, bersifat mandiri, nirlaba, dan nonpolitis.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif