Masyarakat Berpenghasilan Kecil Anti Macet Nyicil

Dero Iqbal Mahendra 09 November 2018 11:11 WIB
program sejuta rumahkpr
Masyarakat Berpenghasilan Kecil Anti Macet Nyicil
Foto udara kompleks perumahan bersubsidi (atas) dan non-subsidi (bawah) yang baru dibuka di Muaro Jambi. Antara Foto/Wahdi Setiawan
Jakarta:Tidak bankable adalah masalah utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menjangkau fasilitas KPR bersubsidi. Di mata bank, pendapatan yang relatif tidak tetap nilainya masih sebuah masalah.

Padahal mesti tidak tetap, pada kenyataannya MBR tetap mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar cicilan tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Bahkan justru MBR yang sangat tertib dalam membayar cicilan.


"Mayoritas kan non-fixed income seperti pedagang bakso, pedagang keliling dan lainnya. Tetapi penghasilannya cukup, buktinya mampu bayar kontrakan rumah dan mengangsur motor," tutur Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah.

Ini disampaikannya usai diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (8/11/2018). Pertemuan membahas capaian progam satu juta rumah dan fasilitas skema pembiayaan untuk kepemilikan rumah bersubsidi.

Di sisi lain Junaidi dapat memahami bila bank sangat berhati-hati dalam penyaluran KPR-nya demi mencegah karus kredit macet. Ini karena pekerja sektor informal dan UMKM memang tidak memiliki semacam dokumen yang melegalkan keberadaan mereka dan bidang usahanya seperti izin lokasi serta pembukuan.

"Tapi mereka membutuhkan punya rumah," sambungnya.


Menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mencarikan jalan keluarnya. Selain skema pembiayaan KPR bersubsidi yang telah disediakan, dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengakomodir melalui kebijakan membangun rumah sendiri dan pembiayaan lahan. Hanya saja aturan pelaksanaan yang masih mentah sehingga bank pun ragu-ragu menyalurkannya.

"Ini yang membuat serapan rumah MBR terutama pembebasan lahan itu terkendala. Kita maunya OJK jangan hanya memberi angin segar, tapi yang bisa perbankan jalankan dengan ketentuan jelas dan pentunjuk jelas," papar Junaidi.



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id