Pemerintah berencana menaikkan harga rumah bersubsidi pada 2019. (Foto: MI/Ramdani)
Pemerintah berencana menaikkan harga rumah bersubsidi pada 2019. (Foto: MI/Ramdani)

REI Tunggu Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Properti program sejuta rumah
Media Indonesia • 26 Februari 2019 12:26
Jakarta: Pemerintah berencana menaikkan harga rumah bersubsidi pada 2019. Rencana tersebut hingga kini masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan terkait besaran kenaikan rumah bersubsidi.
 
Realestat Indonesia (REI) meminta pemerintah menaikkan harga rumah bersubsidi dari 3 persen hingga 7 persen. Alasannya, harga tanah, bahan bangunan, dan material cenderung naik. Penaikan harga juga menyesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan upah tenaga kerja.
 
"Sekitar 80 persen hingga 85 persen anggota REI merupakan pengembang perumahan sederhana atau hunian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi. Mereka bagian dari kontributor untuk program sejuta rumah pemerintah,” kata Wakil Sekjen DPP REI, Bambang Ekajaya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kinerja REI tercatat mampu membangun lebih dari 50 persen atau sekitar 600 ribu rumah dalam program untuk kalangan bawah tersebut. Tahun ini, REI menargetkan kenaikan pembangunan rumah bersubsidi setidaknya 10 persen hingga 15 persen.
 
Apalagi pemerintah menaikkan target dari sejuta rumah menjadi 1,2 juta pada 2019 sehingga REI harus menyesuaikan dengan target itu.
 
Sebenarnya, lanjut Bambang, permintaan untuk menaikkan harga jual rumah bersubsidi juga langkah demi perbaikan. Selain membantu pemerintah, REI menolong pengembang agar berkontribusi dengan nyaman.
 
"Kalau marginnya terlalu mepet, akhirnya semua orang enggak happy kan. Kita ingin developer bekerja dengan nyaman dan tenang dan berkontribusi dengan porsi yang sewajarnya," kata Bambang.
 
Rencana kenaikan harga rumah subsidi tersebut dianggap tidak akan memengaruhi daya beli masyarakat dan target program sejuta rumah. “Setiap lima tahun kita memang mengevaluasi harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tutur Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid.
 
Menurutnya, usulan kenaikan harga tahun ini untuk masa transisi 2019-2020, bukan karena ada permintaan dari sejumlah asosiasi terkait saja. Pertimbangannya juga karena harga lahan terus merangkak naik.
 
"Kami sudah mempertimbangkan pula terhadap keterjangkauan konsumen masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai upah minimum regional yang bertambah setiap tahun," katanya. Justru penaikan harga itu diharapkan mampu mendongkrak capaian target perumahan pemerintah.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif