Rusun tersebut diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perguruan tinggi, pondok pesantren (Ponpes), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Kementerian PUPR telah melaksanakan proses lelang dini untuk sejumlah proyek pembangunan sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2020 setidaknya ada sekitar 100 proyek pembangunan infrastruktur yang di lelang dini pada akhir 2019.
"Sesuai instruksi Bapak Presiden dalam hal pengelolaan APBN, kami berupaya untuk mempercepat kegiatan pembangunan infrastruktur dengan melaksanakan tender dini pada periode 6 November 2019 hingga 29 Januari 2020," kata Basuki.
Basuki menambahkan, kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dirinya juga berpesan kepada para kontraktor selaku penyedia jasa untuk dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu tim dengan Kementerian PUPR dengan menjalankan peran masing-masing sebaik-baiknya.
"Presiden sudah perintahkan untuk 2020 dilakukan lelang dini. Tujuannya agar sejak Januari 2020 pekerjaan sudah bisa dimulai, tidak hanya di pertengahan atau akhir tahun anggaran. Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp120 triliun pada 2020," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
