Pemerintah membentuk tim khusus atasi permasalahan tanah. Foto:Shutterstock
Pemerintah membentuk tim khusus atasi permasalahan tanah. Foto:Shutterstock

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Atasi Permasalahan Tanah

Properti bpn pertanahan reforma agraria
Rizkie Fauzian • 13 Maret 2020 10:52
Jakarta: Pemerintah membentuk tim khusus untuk mempercepat penyelesaian pertanahan secara komprehensif di wilayah Sumatra Utara. Salah satunya tanah bekas Bandara Polonia di Pangkalan Udara Soewondo, Kelurahan Sari Rejo di Medan.
 
"Presiden mengatakan akan menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif dan secepatnya maka dibentuk tim untuk membantu penyelesaian tersebut," ujar Menteri ATR Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Maret 2020.
 
Lebih lanjut, Sofyan menjelaskan bahwa pembentukan tim ditunjuk langsung oleh Presiden. Kementerian ATR tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Maka dibentuk tim yang diketuai oleh Menteri BUMN dan beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, serta didukung oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung," ungkapnya.
 
Dirinya optimistis sengketa tanah di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, dengan luas tanah yang merupakan aset TNI AU tersebut akan segera terselesaikan.
 
Lahan tersebut diketahui memiliki luas 260 hektare (ha), dan terdapat 5.036 kepala keluarga (KK) atau 27 ribu warga yang belum bersertifikat termasuk keluarga atau ahli waris penggarap tanah seluas 5,6 ha yang telah memiliki putusan hukum dari Mahkamah Agung akan segera terselesaikan dengan bantuan dari instansi pemerintah lainnya.
 
Selain itu, dibahas pula eks HGU PTPN II, terdapat 5.873 ha yang telah dikeluarkan dari HGU PTPN II dan statusnya dikuasai langsung oleh negara. Dari luas tersebut, 3.104 ha belum memperoleh izin penghapusbukuan dari Kementerian BUMN dan telah ditetapkan daftar nominatif pihak yang berhak. Sedangkan sisanya telah memperoleh izin penghapusbukuan.
 
Untuk itu, dirinya mengatakan bahwa tanah PTPN II tersebut akan diserahkan kepada yang berhak menerima. "Intinya Presiden tegas mengatakan tanah ini tidak akan lagi dikembalikan kepada PTPN II tetapi akan diredistribusi kepada yang berhak," ungkapnya.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif