12 bank penyalur subsidi FLPP berkinerja di bawah target. Foto: Shutterstock
12 bank penyalur subsidi FLPP berkinerja di bawah target. Foto: Shutterstock

12 Bank Penyalur Subsidi FLPP Berkinerja di Bawah Target

Properti perumahan sejuta rumah kpr Penyediaan Rumah Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 22 Oktober 2020 17:49
Jakarta: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengevaluasi Bank Pelaksana penyalur dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk triwulan III.
 
Evaluasi dilakukan pada 21-23 Oktober 2020 di Yogyakarta. Dari 42 bank pelaksana, terdapat 12 bank pelaksana yang terdiri dari tiga bank nasional dan sembilan Bank Pembangunan Daerah yang berkinerja di bawah 70 persen.
 
Sementara sisanya, 30 bank pelaksana memiliki kinerja di atas 70 persen dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama (PKS).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebanyak 28 bank pelaksana yang terdiri dari lima bank nasional dan 23 Bank Pembangunan Daerah mengalami perubahan kuota dari sisa dana FLPP yang ada. Sebanyak 14 bank pelaksana terdiri dari lima bank nasional dan sembilan Bank Pembangunan Daerah tetap dengan jumlah kuota yang telah disepakati.
 
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin meminta kepada bank pelaksana untuk melakukan akselarasi dua kali lipat untuk 2021 mengingat tingginya jumlah target yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun depan.
 
"Dengan target 2021 sebesar 157.500 unit senilai Rp19,1 triliun, Bank pelaksana harus bekerja dua kali lipat. Kinerjanya jangan samakan dengan tahun ini. Harus lebih kencang,” ujar Arief dikutip dari laman resmi PPDPP, Rabu, 22 Oktober 2020.
 
Untuk 2021, Arief menyampaikan bahwa kuota untuk bank pelaksana akan dibagi berdasarkan provinsi dengan melihat, seberapa besar minat masyarakat terhadap bank yang bersangkutan di Sistem Informasi KPR Bersubsidi alias SiKasep, follow up dan respons bank pelaksana terhadap masyarakat yang sudah berada pada tahap 3 ke atas di SiKasep.
 
"Kuota dana FLPP akan diberikan kepada bank pelaksana dengan nilai raport minimal 70 persen dan memenuhi hal-halsaya sampaikan di atas. Responsif terhadap permintaan masyarakat di SiKasep karena data ini akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan," ujarnya.
 
Selain itu Arief meminta bank pelaksana untuk memastikan masa berlaku nota kesepahaman bank pelaksana dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, karena ini menjadi dasar bank pelaksana bisa melakukan perjanjian kerja sama dengan PPDPP.
 
Diperjelas oleh Direktur Layanan PPDPP Christ Robert Marbun, penilaian rapor bank pelaksana dilihat dari indikator operasional, indikator keuangan dan kinerja pencapaian bank pelaksana.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif