Belum semua kota punya perda gedung
Beberapa gedung apartemen di tengah pemukiman padat di salag satu sudut Jakarta. AFP Photo/Adek Berry
Jakarta: Belum semua kabupaten/kota di Indonesia memilik peraturan daerah yang khusus mengatur pembangunan gedung bertingkat tinggi. Sementara protek gedung tinggi sudah mulai menjamur hingga ke daerah.

Hingga April 2018 tercatat ada 468 dari 509 kabupaten/kota yang sudah memiliki perda khusus itu. Terdiri dari 93 perda, 48 daerah yang menerbitkan sertifikat layang fungsi (SLF) gedung, 58 telah memiliki tim ahli bangunan gedung (TABG), 50 punya pengkaji teknis dan 75 sudah melaksaan pendataan bagunan gedung.


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan lanjutkan sosialisasi dan pembinaan kepada jajaran pemda. "Pengaturan tersebut diperlukan untuk menjamin kualitas, keamanan dan kepastian prosedur perizinan bangunan gedung yang akan mendukung perkembangan pembangunan dan investasi di daerah," kata Dirjen Cipta Karya KemenPUPR Sri Hartoyo.

Perda tersebut juga mencakup pendataan bangunan gedung sangat penting untuk  penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF). Termasuk jadi acuan pengembangan proyek hunian murah bersubsidi di daerah bersangkutan oleh BUMN, BUMD dan swasta.

Perlu juga disosialisasikan peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung dan SLF untuk Bangunan Gudang Usaha Menengah Kecil dan Mikro seluas 1300 m2 dengan menggunakan desain prototype. "Di samping itu dengan pemahaman yang benar, pelayanan pengurusan IMB di daerah diharapkan lebih baik,” papar Sri Hartoyo.


 



(LHE)