Menteri ATR Sofyan Djalil. Foto: Kementerian ATR
Menteri ATR Sofyan Djalil. Foto: Kementerian ATR

Bank Tanah Diharapkan Mendorong Lapangan Kerja Baru

Properti bpn pembebasan lahan pertanahan Omnibus Law
Rizkie Fauzian • 22 Oktober 2020 13:43
Jakarta: Disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dimensi baru dalam bidang pertanahan. Dalam peraturan tersebut dikenalkan lembaga baru yang dinamakan Bank Tanah.
 
Dalam UU Pasal 125 disebutkan bahwa Badan Bank Tanah dibentuk oleh pemerintah pusat yang berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.
 
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengemukakan bahwa Bank Tanah pada hakekatnya adalah suatu lembaga perantara yang menampung serta mengelola tanah untuk kepentingan sosial serta pemerataan ekonomi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bank Tanah mengatur tanah dan menata tanah secara lebih tertib untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Oktober 2020.
 
Dalam UU Cipta Kerja, bank tanah diwajibkan mengalokasikan 30 persen tanah yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, melalui pelaksanaan Reforma Agraria.
 
"Apabila tanahnya berada di daerah pedesaan maka alokasinya bisa 90 persen. UU Cipta Kerja ini cukup fleksibel," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, tanah-tanah yang akan dikelola oleh Bank Tanah bersumber dari tanah telantar, tanah yang Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunannya sudah selesai. Bank Tanah bukanlah lembaga komersil.
 
"Kendati demikian, Bank Tanah juga harus dapat memfasilitasi industri serta berbagai kepentingan yang membawa dampak yang besar terhadap masyarakat," katanya.
 
Sofyan melanjutkan bahwa Bank Tanah diharapkan dapat juga mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Hal ini dikarenakan tanah, sebagai sarana pembangunan pabrik dan industri, sudah dapat disediakan oleh Bank Tanah.
 
"Bagi industri padat karya, membeli tanah itu mahal sekali, sehingga apabila mampu difasilitasi oleh Bank Tanah agar dapat mendirikan pabrik selama beberapa tahun. Yang terpenting adalah mampu menyerap tenaga kerja," ujarnya.
 
Sejak disahkan oleh DPR RI pada dua minggu yang lalu, UU Cipta Kerja selalu diterjang hoaks. Akibatnya terjadi distorsi informasi dan membuat banyak dari masyarakat menjadi sulit memahami pentingnya undang-undang ini.
 
Sofyan menambahkan bahwa UU Cipta Kerja adalah bentuk kesadaran pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang semakin bertambah akibat dari efek pandemi covid-19.
 
"Banyak kabar yang beredar mengenai muatan isi dari UU Cipta Kerja, salah satunya Bank Tanah dikatakan hanya untuk investor saja. Itu tidak benar, karena Bank Tanah itu untuk masyarakat kita, untuk kepentingan sosial serta pemerataan ekonomi," kata Sofyan.
 
Kehadiran Bank Tanah akan membuat negara mampu mengelola dan menata pertanahan untuk kemaslahatan dan kepentingan orang banyak.
 
"Saat ini untuk membeli rumah tapak ataupun rumah susun (rusun) harganya pasti mahal sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit untuk membeli. Namun coba kita bayangkan kalau pemerintah ingin membuat rumah tapak atau rusun tetapi tanahnya telah disediakan oleh Bank Tanah, sehingga harganya murah," ungkapnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif