Perumahan dapat anggaran Rp8,09 triliun paa 2021. Foto: Kementerian PUPR
Perumahan dapat anggaran Rp8,09 triliun paa 2021. Foto: Kementerian PUPR

Anggaran 2021 Naik, Alokasi Dana Perumahan Capai Rp8,09 Triliun

Properti infrastruktur Anggaran Kementerian perumahan Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 25 November 2020 21:02
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh Pagu Anggaran 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp149,81 triliun atau bertambah Rp34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp115,58 triliun.
 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 diserahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diterima oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Rabu, 25 November 2020.
 
Anggaran tersebut akan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp53,96 triliun, permukiman sebesar Rp26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp8,09 triliun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian untuk pengembangan sumber daya manusia Rp563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp273,68 miliar, dukungan manajemen Rp748,20 miliar, pengawasan Rp101,74 miliar, dan perencanaan sebesar Rp206,18 miliar.
 
Presiden Jokowi menyampaikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021, Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibanding tahun sebelumnya.
 
APBN 2021 difokuskan pada empat hal yang utamanya terkait dampak pandemi covid-19, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan membangun fondasi reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lainnya.
 
"Belanja Pemerintah menjadi penggerak roda ekonomi kita. Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan untuk menggerakkan roda perekonomian kita. Lakukan lelang sedini mungkin pada bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I-2021. Artinya pada Januari 2021 sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan dan DIPA sudah diserahkan," kata Presiden Jokowi.
 
Dalam menjalankan instruksi Presiden tersebut, Kementerian PUPR akan memfokuskan enam program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi.
 
Keenam fokus program tersebut antara lain peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
 
"Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, Direktif Presiden, Program Strategis Nasional, termasuk aspirasi anggota DPR RI," tambah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
 
Untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2021, Kementerian PUPR telah melaksanakan lelang dini yang dimulai sejak Oktober 2020. Adapun total realisasi paket yang telah  dilelang sebanyak 1.575 paket senilai Rp11,16 triliun. Seiring waktu jumlah paket yang dilelang dini akan terus bertambah.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif