Menteri ATR Sofyan Djalil. Foto: Kementerian ATR
Menteri ATR Sofyan Djalil. Foto: Kementerian ATR

Kata Menteri ATR terkait Pertanahan dalam UU Ciptakerja

Properti infrastruktur bpn pembebasan lahan pertanahan Omnibus Law
Rizkie Fauzian • 27 November 2020 17:00
Jakarta: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptakerja) masih terus menjadi bahan perdebatan karena banyak masyarakat yang tidak paham.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa banyak pre-assumption terkait UU Ciptakerja.
 
"Padahal undang-undang ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia," kata Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sofyan mengatakan undang-undang ini memiliki tujuan akhir adalah agar negeri ini memiliki govening government yang lebih baik.
 
"Contohnya, selama ini, kita hadapi masalah yakni kenapa di Indonesia selama ini pelaku usaha kecil dan usaha menengah tidak bisa naik kelas? Kenapa mereka tidak bisa jadi pengusaha besar?," jelasnya.
 
Menurutnya karena banyaknya perizinan yang menyita modal mereka untuk memulai dan mengembangkan usaha. Sofyan mengatakan bahwa hadirnya hal ini akhirnya menghambat kreativitas para pelaku usaha guna mengembangkan usahanya.
 
"Biaya perizinan menjadi struggle sehingga mereka tidak bisa berkembang," ungkap Sofyan.
 
Sofyan meluruskan wacana yang berkembang di masyarakat terkait UU Ciptakerja, terutama klaster pertanahan. Dalam bahasan pengadaan tanah, negara tidak akan mengambil secara semena-mena tanah milik masyarakat, melainkan mengenalkan sistem ganti untung.
 
Sistem ini tidak merugikan masyarakat dengan konsep yang reasonable. Tidak hanya bangunan dan tegakan tanaman, apabila pada tanah yang di bebaskan terdapat jalan ke akses ke sumber ekonomi pun akan dinilai oleh independent apraisal dan akan diganti oleh negara.
 
"Dalam sistem ganti untung, negara mengganti rugi semua yang ada di tanah tersebut, misalnya kebun atau tanaman yang ditanam di pekarangan mereka. Yang jelas, negara tidak mengambil tanah rakyat," jelasnya.
 
UU Ciptakerja juga mempelopori pembentukan bank tanah. Banyak sangkaan masyarakat adanya lembaga ini akan menguntungkan pengusaha serta investor besar.
 
Menurutnya, pembentukan bank tanah bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur nasional serta penyediaan tanah untuk program Reforma Agraria.
 
"Jadi, salah besar jika ada pemahaman bank tanah untuk investor," jelas Sofyan A. Djalil.
 
Dirinya juga menanggapi mengenai kelangsungan hak ulayat pasca hadirnya UU Ciptakerja. Sofyan mengutarakan bahwa hak ulayat tetap ada bahkan akan dilindungi oleh pemerintah.
 
"Mengenai kepemilikan asing, Warga Negara Asing (WNA) hanya diperbolehkan memiliki hak ruangnya, strata title-nya. WNA tidak bisa memiliki tanahnya, karena itu merupakan bangunan bersama," jelasnya.
 
UU Ciptakerja merupakan terobosan luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi stagnasi yang ada selama ini karena banyaknya peraturan yang membuat kita struggle.
 
"Peraturan itu akan kita sinkronkan dalam UU Ciptakerja agar kita dapat mengelola negara ini menjadi lebih baik dan menghadapi persaingan global serta menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita," ungkapnya.
 
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif