Sejuta Kendala Program Sejuta Rumah
Pembangunan proyek rumah murah di Indramayu yang memakan lahan persawahan. Alih fungsi lahan merupakan dilema utama di daerah yang juga harus menjalankan program ketahanan pangan. Antara Foto/Dedhez Anggara
Jakarta: Sejak diluncurkan pada 2015, realisasi program Sejuta Rumah terus meningkat. Namun sejauh ini belum bisa memenuhi target pengadaan satu juga unit hunian murah dalam layak huni per tahun.

Ada hal menjadi penghalangnya di lapangan. Di antaranya adalah perizinan dan besaran insentif seperti yang disorot Real Estate Indonesia (REI) maupun Asosiasi Pengembang dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi).


"Insentif untuk affordable housing ini hanya untuk konsumen, untuk produsen sebatas PPH 1% dan PSU (prasarana, sarana dan utilitas)," ungkap Ketua REI Soelaeman Soemawinata dalam acara 'Memperkuat Program Sejuta Rumah' di The Plaza, Jakarta.

Prosentase bunga kredit konstruksi sebesar 12-13 persen, juga REI anggap terlalu tinggi untuk proyek  perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tingginya bunga membuat penghasilan pengembang kecil yang bergerak di segmen MBR esulitan mengatur arus keuangannya yang juga pas-pasan di saat produknya lama terjual karena harga jadi relatif tinggi.

Sebaliknya para pengembang besar yang bergerak di non-MBR bisa mendapatkan kredit konstruksi dengan suku bunga jauh lebih murah. "Kalau bunga kontruksi diturunkan, produktivitas pengembang MBR bisa lebih cepat," jelasnya.

Perizinan adalah kisah kontradiksi lainnya. Pemerintah pusat memang telah memangkasnya, tetapi hal sebaliknya di pemerintah daerah setempat. Kurangnya dukungan pemerintah daerah jelas membuat realisasi program sejuta rumah tidak mampu memenuhi target/

"Fakta di lapangan, raja-raja kecil (pejabat pemda) ini lebih galak dibanding pusat," ungkap Ketua Apersi, Junaidi.

 



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id