Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Parpol Diperingatkan Tak Usung Eks Napi Koruptor

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Fachri Audhia Hafiez • 30 Juli 2020 16:35
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta partai politik (parpol) tak memajukan calon kepala daerah berstatus mantan terpidana korupsi. Eks koruptor dikhawatirkan mengulang kembali kejahatan rasuah saat menjabat.
 
"Partai politik tidak boleh mengusung mantan narapidana korupsi," kata peneliti ICW Egi Primayogha di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020.
 
ICW mencontohkan Bupati nonaktif Kudus, Muhammad Tamzil, yang dua kali masuk jeruji besi. Pada 2004, ia terjerat kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus. Pada 2018, ia mengulangi lagi perbuatannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Desember 2015, ia menyelesaikan hukumannya. Setelah terpilih kembali pada 2018, ia terjerat kasus suap pengisian jabatan," ujar Egi.
 
Penyelenggara pemilu juga didesak ikut patuh dan berhati-hati dalam memeriksa berkas pencalonan. Selain itu, warga sebagai pemilih mesti mengawasi pencalonan eks narapidana korupsi.
 
Baca: 156 Bakal Pasangan Calon Perorangan Lolos Verifikasi Administrasi
 
Egi mengatakan mantan terpidana korupsi mestinya menunggu hingga lima tahun setelah keluar dari penjara untuk maju sebagai kepala daerah. Hal itu sebagaimana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Desember 2019 lewat putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019.
 
"Kepala daerah harus merupakan sosok yang memiliki integritas dan kapasitas. Jika mantan napi korupsi maju sebagai calon kepala daerah, maka cita-cita itu akan tercoreng," ucap Egi.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif